Jakarta (ANTARA) - BUMN Research Group (BRG) Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) menilai krisis geopolitik di kawasan Selat Hormuz pada 2026 menguji ketahanan sejumlah BUMN.
Krisis ini memicu dampak yang tak merata terhadap kinerja masing-masing BUMN. Hasil kajian menunjukkan tidak semua BUMN terdampak negatif dari lonjakan harga energi global, bahkan sebagian justru memperoleh keuntungan.
“Salah satu temuan penting dari studi ini adalah bahwa dampak gejolak geopolitik terhadap BUMN bersifat asimetris, artinya tidak semua BUMN terdampak dengan cara yang sama,” kata Managing Partner BRG LM FEB UI Toto Pranoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Dalam kajian kebijakan bertajuk Ketahanan BUMN Menghadapi Risiko Geopolitik: Stress Test Krisis Selat Hormuz 2026, dijelaskan bahwa kelompok BUMN yang paling tertekan adalah perusahaan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, nilai tukar, serta bahan baku dari luar negeri.
Perusahaan energi seperti Pertamina menghadapi beban impor minyak yang besar di tengah lonjakan harga global, sementara PLN menghadapi tekanan dari kontrak pembelian listrik berbasis dolar AS serta kesenjangan antara biaya pokok produksi dan tarif jual listrik.
Selain itu, sektor transportasi juga terdampak signifikan. Maskapai Garuda Indonesia, misalnya, mengalami tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga avtur yang menjadi komponen utama beban usaha.
“ASDP, BUMN Karya, Pupuk Indonesia, dan beberapa entitas lain juga merasakan tekanan melalui kanal yang berbeda-beda, mulai dari kenaikan harga aspal dan bahan baku konstruksi hingga gangguan rantai pasok pupuk,” ujar Toto.
Di sisi lain, Toto menyebut terdapat kelompok BUMN yang justru diuntungkan dari situasi tersebut, terutama yang bergerak di sektor komoditas ekspor.
Baca juga: Hasil sidang DEN tepat dan antisipatif dampak konflik di Timur Tengah
Baca juga: Apindo cermati potensi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah
Perusahaan batu bara seperti Bukit Asam memperoleh manfaat dari kenaikan harga energi global, sementara sektor kelapa sawit (CPO) menikmati peningkatan daya saing biodiesel seiring mahalnya harga minyak.
Sektor kelapa sawit cenderung memperoleh windfall ketika harga energi naik, karena biodiesel berbasis CPO menjadi lebih kompetitif.
Kemudian perusahaan tambang seperti Freeport Indonesia dan holding industri pertambangan MIND ID juga diuntungkan dari kenaikan harga mineral seperti tembaga dan emas.
Toto menerangkan, pola asimetris ini menunjukkan bahwa portofolio BUMN yang dikelola Danantara sesungguhnya memiliki potensi natural hedge, yakni keuntungan dari satu kelompok dapat membantu mengimbangi tekanan pada kelompok lain.
Namun, studi juga mencatat bahwa potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan jika terdapat mekanisme koordinasi yang tepat di tingkat holding. Saat ini, menurut temuan BRG, mekanisme semacam itu belum sepenuhnya terbentuk.
“Potensi natural hedge ini ada, tetapi belum sepenuhnya terkelola karena mekanisme alokasi dan koordinasi lintas BUMN masih terbatas,” katanya.
Dalam kajian tersebut, BRG juga menyoroti tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dasar.
Dengan asumsi harga minyak sekitar 70 dolar AS per barel dalam APBN 2026, kenaikan harga hingga di atas 90 dolar AS berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
Sebagai langkah mitigasi, BRG merekomendasikan 10 langkah yang terbagi dalam tiga jangka waktu.
Dalam jangka pendek (0–6 bulan), studi merekomendasikan empat langkah, yakni diversifikasi sumber pasokan minyak mentah secara bertahap dengan memperhatikan kompatibilitas teknis kilang domestik, peningkatan kapasitas cadangan BBM melalui kerja sama bilateral cadangan darurat, pengembangan kapasitas lindung nilai harga komoditas energi, serta pembentukan mekanisme alokasi sumber daya di tingkat Danantara.
Untuk jangka menengah (6–36 bulan), rekomendasi meliputi pembangunan cadangan minyak strategis secara bertahap, reformasi mekanisme harga BBM yang lebih responsif terhadap kondisi pasar, percepatan penyelesaian proyek kilang domestik, serta penguatan manajemen risiko valas PLN.
Baca juga: Menteri ESDM bahas dampak konflik Iran-Israel dengan Pertamina
Baca juga: Indonesia mulai bahas teknis pembebasan 2 kapal dari Selat Hormuz
Secara lintas sektoral, studi juga mengusulkan pembentukan Commodity Stabilization Fund oleh Danantara sebagai dana penyangga untuk menampung penerimaan saat harga komoditas tinggi dan digunakan ketika terjadi krisis, serta pelaksanaan stress test berkala terhadap portofolio BUMN.
“Penguatan koordinasi di tingkat holding dan instrumen stabilisasi menjadi kunci agar BUMN lebih tahan terhadap gejolak geopolitik global,” ujar Toto.
Krisis ini memicu dampak yang tak merata terhadap kinerja masing-masing BUMN. Hasil kajian menunjukkan tidak semua BUMN terdampak negatif dari lonjakan harga energi global, bahkan sebagian justru memperoleh keuntungan.
“Salah satu temuan penting dari studi ini adalah bahwa dampak gejolak geopolitik terhadap BUMN bersifat asimetris, artinya tidak semua BUMN terdampak dengan cara yang sama,” kata Managing Partner BRG LM FEB UI Toto Pranoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Dalam kajian kebijakan bertajuk Ketahanan BUMN Menghadapi Risiko Geopolitik: Stress Test Krisis Selat Hormuz 2026, dijelaskan bahwa kelompok BUMN yang paling tertekan adalah perusahaan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, nilai tukar, serta bahan baku dari luar negeri.
Perusahaan energi seperti Pertamina menghadapi beban impor minyak yang besar di tengah lonjakan harga global, sementara PLN menghadapi tekanan dari kontrak pembelian listrik berbasis dolar AS serta kesenjangan antara biaya pokok produksi dan tarif jual listrik.
Selain itu, sektor transportasi juga terdampak signifikan. Maskapai Garuda Indonesia, misalnya, mengalami tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga avtur yang menjadi komponen utama beban usaha.
“ASDP, BUMN Karya, Pupuk Indonesia, dan beberapa entitas lain juga merasakan tekanan melalui kanal yang berbeda-beda, mulai dari kenaikan harga aspal dan bahan baku konstruksi hingga gangguan rantai pasok pupuk,” ujar Toto.
Di sisi lain, Toto menyebut terdapat kelompok BUMN yang justru diuntungkan dari situasi tersebut, terutama yang bergerak di sektor komoditas ekspor.
Baca juga: Hasil sidang DEN tepat dan antisipatif dampak konflik di Timur Tengah
Baca juga: Apindo cermati potensi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah
Perusahaan batu bara seperti Bukit Asam memperoleh manfaat dari kenaikan harga energi global, sementara sektor kelapa sawit (CPO) menikmati peningkatan daya saing biodiesel seiring mahalnya harga minyak.
Sektor kelapa sawit cenderung memperoleh windfall ketika harga energi naik, karena biodiesel berbasis CPO menjadi lebih kompetitif.
Kemudian perusahaan tambang seperti Freeport Indonesia dan holding industri pertambangan MIND ID juga diuntungkan dari kenaikan harga mineral seperti tembaga dan emas.
Toto menerangkan, pola asimetris ini menunjukkan bahwa portofolio BUMN yang dikelola Danantara sesungguhnya memiliki potensi natural hedge, yakni keuntungan dari satu kelompok dapat membantu mengimbangi tekanan pada kelompok lain.
Namun, studi juga mencatat bahwa potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan jika terdapat mekanisme koordinasi yang tepat di tingkat holding. Saat ini, menurut temuan BRG, mekanisme semacam itu belum sepenuhnya terbentuk.
“Potensi natural hedge ini ada, tetapi belum sepenuhnya terkelola karena mekanisme alokasi dan koordinasi lintas BUMN masih terbatas,” katanya.
Dalam kajian tersebut, BRG juga menyoroti tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dasar.
Dengan asumsi harga minyak sekitar 70 dolar AS per barel dalam APBN 2026, kenaikan harga hingga di atas 90 dolar AS berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
Sebagai langkah mitigasi, BRG merekomendasikan 10 langkah yang terbagi dalam tiga jangka waktu.
Dalam jangka pendek (0–6 bulan), studi merekomendasikan empat langkah, yakni diversifikasi sumber pasokan minyak mentah secara bertahap dengan memperhatikan kompatibilitas teknis kilang domestik, peningkatan kapasitas cadangan BBM melalui kerja sama bilateral cadangan darurat, pengembangan kapasitas lindung nilai harga komoditas energi, serta pembentukan mekanisme alokasi sumber daya di tingkat Danantara.
Untuk jangka menengah (6–36 bulan), rekomendasi meliputi pembangunan cadangan minyak strategis secara bertahap, reformasi mekanisme harga BBM yang lebih responsif terhadap kondisi pasar, percepatan penyelesaian proyek kilang domestik, serta penguatan manajemen risiko valas PLN.
Baca juga: Menteri ESDM bahas dampak konflik Iran-Israel dengan Pertamina
Baca juga: Indonesia mulai bahas teknis pembebasan 2 kapal dari Selat Hormuz
Secara lintas sektoral, studi juga mengusulkan pembentukan Commodity Stabilization Fund oleh Danantara sebagai dana penyangga untuk menampung penerimaan saat harga komoditas tinggi dan digunakan ketika terjadi krisis, serta pelaksanaan stress test berkala terhadap portofolio BUMN.
“Penguatan koordinasi di tingkat holding dan instrumen stabilisasi menjadi kunci agar BUMN lebih tahan terhadap gejolak geopolitik global,” ujar Toto.
