Jakarta: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) resmi diterapkan 28 Maret 2026. Pemerintah menegaskan tidak akan memberi toleransi platform digital, yang mengabaikan perlindungan anak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan seluruh pihak untuk bergerak bersama. Sehingga, dapat menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi penerus bangsa.
"Perlindungan anak di ruang digital bukan sekadar kebijakan. Ini keharusan. Negara hadir, semua pihak juga harus ikut bertanggung jawab," tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Baca Juga :
Platform Digital Tidak Patuhi PP Tunas akan Dikenakan Sanksi BeratData Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, 9 dari 10 anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah aktif berinternet. Angka itu terus melonjak dan berdampak langsung pada tumbuh kembang mereka.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Ditjen Wasdigi) mencatat lonjakan kasus pornografi anak dari 986.648 kasus pada 2020, menjadi 1.450.403 kasus pada 2024. Jumlah ini meningkat hampir 48% dalam empat tahun.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa menyikapi kondisi saat ini, regulasi saja belum cukup.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat/Istimewa
"Literasi digital harus menjadi kebutuhan utama keluarga. Orang tua wajib mendampingi anak. Sekolah dan masyarakat harus bergerak bersama. Jika tidak, ruang digital akan terus menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa," ujar Rerie.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perlindungan anak di ruang digital adalah bentuk upaya bersama dalam menjaga masa depan Indonesia.
"Tidak ada ruang untuk abai dalam menghadapi tantangan ini. Tegas, konsisten, dan bertanggung jawab adalah sebuah keharusan untuk mewujudkan ruang digital yang aman, demi lahirnya generasi penerus yang berdaya saing di masa depan," pungkas Rerie.
