Jakarta: Ekonom Joshua Pasaribu menilai pemerintah perlu kembali memperkuat insentif kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.
"Dalam kondisi seperti ini, mengurangi ketergantungan pada BBM menjadi semakin mendesak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat insentif pembelian kendaraan listrik," kata Joshua dalam keterangannya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Menurut dia, gangguan geopolitik di kawasan tersebut membuat jalur Selat Hormuz kembali menjadi sangat krusial bagi pasar energi dunia. Pada 2024, aliran minyak melalui Selat Hormuz mencapai sekitar 20 juta barel per hari atau sekitar 20 persen konsumsi minyak global.
Dia menambahkan pada Maret 2026 pasokan minyak global tercatat turun sekitar 8 juta barel per hari akibat gangguan di Timur Tengah, dengan harga minyak Brent masih berada di kisaran 108 dolar per barel per 27 Maret 2026.
Baca Juga :
Prabowo Targetkan Indonesia Punya Tenaga Surya 100 Gigawatt dalam 2 Tahun"Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mendorong pembentukan pasar kendaraan listrik sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem industri," kata Joshua.
Ilustrasi. Dok Freepik. Percepat peralihan ke kendaraan listrik Joshua menilai insentif memiliki peran besar dalam mempercepat peralihan kendaraan berbasis BBM ke kendaraan listrik. Terutama, pada tahap awal ketika harga kendaraan masih menjadi hambatan utama bagi konsumen.
"Di tengah pasar otomotif nasional yang terkontraksi sekitar 10 persen, penjualan kendaraan listrik sepanjang 2025 justru meningkat. Ini menunjukkan insentif efektif mempercepat pembentukan pasar," ujarnya.
Penjualan mobil listrik di Indonesia terus tumbuh sepanjang tahun 2025. Data whole sales menunjukkan distribusi pabrik ke dealer mencapai 82.525 unit selama Januari–November 2025 dari total penjualan kendaraan nasional 710.084 unit. Dengan capaian tersebut, pangsa pasar mobil listrik berada di level 11,62 persen.
"Tanpa stimulus baru, pasar kendaraan listrik memang berisiko melambat. Namun solusi terbaik bukan kembali ke subsidi luas, melainkan insentif yang lebih presisi untuk model dengan kandungan lokal tinggi, pembeli pertama, serta armada dengan penggunaan intensif," ungkap dia.
