jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (28/3) tentang Fadlun protes soal merumahkan ASN PPPK, bagaimana gaji PPPPL dan P3K PW, hingga kabar gembira karena tidak akan ada PHK. Simak selengkapnya!
1. Fadlun: Tidak Etis Merumahkan ASN PPPK karena Alasan Negara Kesulitan Fiskal
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Alih Status PPPK Paruh Waktu Terus Dikawal, Menkeu Purbaya Sudah Punya Rencana, Prabowo Juga Bertekad
Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mewanti-wanti pemerintah agar tidak mengorbankan ASN PPPK atas dasar krisis ekonomi.
Menurut Fadlun, polemik mengenai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang belakangan ramai dikeluhkan banyak pemerintah daerah perlu dilihat secara jernih dan proporsional.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Batalkan Wacana Sekolah Daring, Ada Perubahan Apa?
Keluhan tersebut memang berangkat dari realitas tekanan fiskal daerah yang tidak ringan.
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: TPG Guru PAI Belum Juga Cair, ASN Bakal WFH, Ada Transisi Apa?
Fadlun: Tidak Etis Merumahkan ASN PPPK karena Alasan Negara Kesulitan Fiskal
2. Pasar Murah! 100 Ribu Kupon Gratis Senilai Rp500 Ribu Tersedia di Monas Hari Ini, 5 Jam
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Sekretariat Kabinet untuk menggelar Pasar Murah Untuk Rakyat.
Pasar Murah Untuk Rakyat akan berisi bazar hingga hiburan bagi warga Jakarta di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu (28/30.
"Masih dalam nuansa Hari Raya Idulfitri, atas instruksi Presiden Prabowo, nanti sore bertempat di halaman Monumen Nasional (Monas), Istana kembali akan menyambut warga lewat bazar, pasar murah, doorprize serta hiburan rakyat bagi warga Jakarta," tulis keterangan dalam unggahan akun Sekretariat Kabinet di Instagram.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pasar Murah! 100 Ribu Kupon Gratis Senilai Rp500 Ribu Tersedia di Monas Hari Ini, 5 Jam
3. 9 Pernyataan Sikap MUI terhadap Implementasi PP TUNAS, Poin 6 Keras Betul
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang efektif mulai hari ini (28/3) direspons Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, pihaknya perlu memberikan pernyataan sebagai bentuk tanggung jawab moral, keagamaan, dan kebangsaan terhadap masa depan anak-anak Indonesia di ruang digital.
Baca Selengkapnya di Bawah:
9 Pernyataan Sikap MUI terhadap Implementasi PP TUNAS, Poin 6 Keras Betul
4. Bagaimana Gaji PPPK & P3K PW 2027? Pak Zul Kasih Penjelasan
Tidak ada rencana Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhadap PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo), Sulawesi Tengah.
Kepastian bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap bekerja dan tidak ada wacana "dirumahkan", disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong Zulfinasran.
“Pemerintah daerah (Pemda) belum memikirkan untuk efisiensi pegawai. Belum ada kebijakan Pemda merumahkan mereka,” kata Zulfinasran di Parigi, Jumat (27/3).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Bagaimana Gaji PPPK & P3K PW 2027? Pak Zul Kasih Penjelasan
5. Kabar Gembira, Gaji PPPK Aman & Tidak Akan Ada PHK
Berikut ini kabar gembira untuk para PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulteng Anwar Hafid memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat masih mampu membiayai operasional belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Dipastikan tidak ada rencana pemprov melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK P3K.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kabar Gembira, Gaji PPPK Aman & Tidak Akan Ada PHK
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Dikritik Keras, Usulan Kebutuhan CPNS 2026 dan PPPK Harus Diperpanjang
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
