Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mematangkan skema efisiensi anggaran hingga work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah naik di atas asumsi APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa berbagai opsi kebijakan telah dikaji dalam rapat koordinasi (Rakor) antar kementerian/lembaga (K/L) pada Sabtu (28/3/2026). Rakor tersebut, sambungnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perumusan sejumlah kebijakan ekonomi di tengah dinamika global saat ini.
"Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional," jelas Airlangga, dikutip dari unggahan di akun Instagram, @airlanggahartarto_official, dikutip Minggu (29/3/2026).
Politisi senior Partai Golkar itu memaparkan, perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara menyeluruh. Apalagi, rambatan konflik geopolitik di Timur Tengah diyakini akan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap sejumlah indikator makroekonomi domestik.
Pemerintah mengidentifikasi setidaknya ada tiga sektor krusial yang rentan terdampak oleh guncangan eksternal tersebut, yaitu stabilitas energi, rantai pasok (supply chain) global, serta laju perekonomian nasional secara keseluruhan.
Dia menyebut transisi energi melalui penguatan mandat Biodiesel 50% (B50) dan langkah penghematan energi menjadi salah satu fokus utama guna menekan beban impor migas.
Baca Juga
- Perang Iran Buat Harga Tiket Pesawat Melonjak Tinggi di Asia dan Eropa
- Daftar Negara yang Kapal Minyaknya Dapat Lampu Hijau Iran Melintasi Selat Hormuz
- Harga Emas Antam Hari Ini Minggu (29/3), per 1 Gram Tembus Rp2,83 Juta
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa otoritas fiskal dan ekonomi saat ini terus berupaya meramu bauran kebijakan yang paling optimal untuk membentengi fundamental ekonomi Indonesia.
"Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berjalan secara terukur dan responsif, guna menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutupnya.
Efisiensi Anggaran K/L
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.
"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Purbaya menyerahkan kepada setiap K/L untuk menentukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing. Adapun, hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.
Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, terdapat wacana pemangkasan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari.
