REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Iran tengah mempertimbangkan kemungkinan menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) , menurut laporan media Iran pada Sabtu (28/3/2026).
Badan-badan pemerintah terkait, termasuk parlemen, saat ini sedang mempertimbangkan penarikan tersebut secara "mendesak", menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim News Agency.
Baca Juga
Krisis Energi dan AI Dorong Asia Tenggara Kembali Lirik Nuklir
Iran Janji Balas Serangan AS-Israel ke Fasilitas Nuklir Sipil
Laporan Media: Kalangan Garis Keras di Iran Mulai Angkat Wacana Buat Bom Nuklir
Di akun media sosial X, Wakil Teheran Malek Shariati mengatakan bahwa "rencana darurat untuk mendukung hak nuklir" Iran memiliki tiga bidang utama.
Itu mencakup rencana keluar dari NPT, pencabutan UU terkait implementasi kesepakatan nuklir Iran 2014, serta dukungan pada perjanjian internasional baru dengan negara-negara sehaluan. Termasuk Shanghai dan BRICK yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan lainnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kemungkinan penarikan itu muncul di tengah siaga seluruh kawasan sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari. Serangan ini menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Meskipun para analis mengatakan AS belum jelas dalam tujuannya dalam perang tersebut, Washington telah lama keberatan dengan pengayaan bahan nuklir Iran. AS menuding tingkat pengayaan itu dapat digunakan untuk senjata nuklir.
Iran menanggapi serangan tersebut dengan serangan pesawat tak berawak serta rudal. Iran menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Perang ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan gangguan pada pasar global dan penerbangan.
