Bisnis.com, JAKARTA — Praktisi mewanti-wanti pemerintah agar tetap waspada terhadap kemungkinan kelangkaan atau krisis bahan bakar minyak (BBM) imbas ketegangan geopolitik Timur Tengah.
Terlebih, pemerintah belum memiliki rencana untuk memangkas kuota pembelian BBM subsidi untuk masyarakat. Padahal, langkah serupa telah dijalankan sebagai negara tetangga seperti Malaysia.
Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat, dalam kondisi perang seperti ini, semua skenario terburuk bisa terjadi. Oleh karena itu, pemerintah jangan terlalu percaya diri.
"Cadangan kita cuma 20 hari, walau sudah cukup memadai tetapi belum ideal. Jadi harus waspada untuk selalu menghimbau para pihak melakukan penghematan energi sesuai kemampuan dan karakter perusahaan dan komunitas masing masing," ucap Hadi kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, situasi bisa lebih menakutkan jika membayangkan skenario terburuk terjadi di mana Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab keduanya di tutup total.
Oleh karenanya, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengingatkan pemerintah untuk mulai memikirkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dari ancaman krisis minyak.
Baca Juga
- Chery Siapkan Strategi saat Harga BBM Terancam Naik
- Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo Sebelum Penyesuaian 1 April 2026
- Driver Ojol Siap Beralih ke Motor Listrik di Tengah Ancaman BBM Naik
"Dalam jangka pendek penghematan BBM dan pembatasan selektif perlu mulai dilakukan tahap demi tahap agar end user mulai paham, betapa kita masuk dalam suasana sense of crisis," kata Hadi.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai bahwa langkah pemerintah belum membatasi kuota BBM subsidi sudah tepat. Menurutnya, hal itu demi mengurangi ketidakpastian dan panic situation.
"Tidak ada pembatasan subsidi BBM saat ini saya kira itu berita baik, yang menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat saat ini dalam situasi Daya beli yang sedang turun," ujar Yayan.
Hal ini, kata dia, setidaknya menahan stabilisasi makro seperti menahan inflasi dan menahan gejolak ekonomi. Menurutnya, langkah pemerintah tidak membatasi BBM subsidi menjadi indikasi stabilisasi domestik di tengah-tengah inflasi global.
"Saya sangat apresiasi affirmative action ini. Semoga bisa bertahan hingga krisis energi global ini cepat berakhir," kata Yayan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Indonesia belum akan mengikuti langkah Malaysia untuk memangkas kuota subsidi BBM imbas perang di Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).
“Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi [BBM] subsidi. Artinya belum ada kenaikan [harga] untuk subsidi. Masih tetap sama,” kata Bahlil.
.
