FAJAR, JAKARTA — Di balik narasi besar efisiensi anggaran negara, muncul kegelisahan yang pelan-pelan membesar di level bawah birokrasi: nasib para pegawai.
Kebijakan penghematan yang didorong pemerintah pusat—di tengah tekanan ekonomi global akibat dinamika konflik seperti Iran dan rivalitas Amerika Serikat—mulai menimbulkan efek domino hingga ke daerah.
Arahnya jelas: memangkas belanja yang dianggap tidak produktif. Namun di lapangan, implementasinya tak selalu sejalan dengan semangat awal.
Tafsir yang Melenceng
Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah memberi penegasan: efisiensi seharusnya menyasar kegiatan seremonial dan pemborosan yang tidak berdampak langsung.
Tetapi realitas di sejumlah daerah justru berbeda.
Alih-alih memotong pengeluaran yang tidak esensial, beberapa pemerintah daerah malah memangkas sektor produktif seperti pendidikan. Bahkan, di saat yang sama, masih ditemukan pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis.
Di titik inilah, kebijakan berubah dari strategi menjadi dilema.
PPPK Jadi Korban Pertama
Kelompok yang paling cepat merasakan dampak adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di sejumlah daerah seperti Donggala, Deli Serdang, hingga Tuban, kontrak PPPK dilaporkan tidak diperpanjang. Bukan karena kinerja, melainkan tekanan anggaran.
Batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen menjadi salah satu pemicu. Ketika angka itu terlampaui, pemda dipaksa melakukan penyesuaian. Dan dalam banyak kasus, PPPK menjadi opsi paling mudah untuk “dikorbankan”.
Ketua Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP), Heti Kustrianingsih, menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural.
“Setiap ada efisiensi, PPPK yang dikorbankan. Padahal ada solusi lain,” ujarnya.
Otonomi Daerah, Batas Intervensi
Masalahnya tidak sederhana. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah pusat tidak memiliki kendali penuh atas kebijakan kepegawaian di daerah.
Artinya, meskipun pusat memiliki niat menjaga stabilitas tenaga kerja, implementasinya tetap bergantung pada keputusan kepala daerah.
Di sinilah celah kebijakan itu terbuka.
Lalu, Bagaimana Nasib CPNS 2026?
Di tengah ketidakpastian PPPK, pertanyaan besar muncul: bagaimana dengan CPNS 2026?
Secara kebijakan, pemerintah pusat tetap memberi sinyal positif. Kebutuhan ASN masih tinggi, terutama karena setiap tahun sekitar 160 ribu pegawai memasuki masa pensiun.
Namun, realitas fiskal daerah bisa menjadi faktor pembatas.
Artinya, peluang CPNS tetap ada—bahkan besar di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan—tetapi distribusi formasi sangat bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing daerah.
Dengan kata lain, peluang terbuka, tetapi tidak merata.
Di Persimpangan Kebijakan
Situasi ini menempatkan pemerintah pada persimpangan: antara menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keadilan bagi tenaga kerja.
Mengorbankan PPPK demi efisiensi jangka pendek bisa berdampak panjang terhadap kualitas layanan publik. Terutama di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan yang justru membutuhkan tenaga tambahan.
Usulan untuk mengangkat PPPK menjadi PNS pun kembali mencuat—bukan sekadar soal status, tetapi soal kepastian dan keberlanjutan.
Lebih dari Sekadar Anggaran
Pada akhirnya, ini bukan hanya soal angka dalam APBD atau APBN.
Ini tentang manusia—guru, tenaga kesehatan, dan pegawai pelayanan publik—yang berada di garis depan.
Efisiensi memang penting.
Namun tanpa arah yang tepat, ia bisa berubah menjadi kebijakan yang justru melemahkan fondasi pelayanan publik itu sendiri.
Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan masih menggantung:
Apakah efisiensi ini benar-benar menyelamatkan sistem, atau justru mengorbankan mereka yang paling dibutuhkan?
