Aktivitas jual beli di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, sedang diuji oleh tumpukan sampah setinggi sekitar enam meter di area tempat penampungan sementara atau TPS. Tak hanya mengganggu akses lapak pedagang, gunungan limbah ini memicu bau menyengat yang kini menjadi keluhan pedagang dan warga sekitar.
Pada Minggu (29/3/2026) siang, dua truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi Jakarta mengangkut tumpukan sampah yang masih menggunung. Bagian bawah gunungan sampah dipenuhi sisa sayuran, tepat di seberang lapak pedagang sayur. Bau menyengat dari sampah ini bahkan masih tercium dari jarak sekitar 200 meter.
Sugi (55), warga sekitar yang juga bekerja sebagai tukang parkir di area pasar, mengatakan, bau busuk dari tumpukan sampah tersebut terasa hingga ratusan meter dari lokasi.
”Baunya sangat mengganggu, apalagi buat yang punya penyakit asma, bisa langsung sesak napas,” ujarnya di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Ia mengatakan, bau tersebut bahkan masih menempel di tubuh dan pakaian setelah berada di sekitar TPS. ”Sampai rumah juga masih nempel baunya di badan dan baju,” katanya.
Menurut Sugi, tumpukan sampah sudah terjadi sejak Januari 2026 dan terus bertambah hingga kini. Setiap hari, sampah sayur, buah, dan sisa jerami terus masuk, tetapi tidak diimbangi dengan pengangkutan yang memadai.
”Dari depan semua dibuang ke sini, tetapi yang diangkut keluar sedikit demi sedikit. Jadi, tiap hari selalu ada sisa. Akhirnya menumpuk seperti sekarang, apalagi sampah sayur dan buah,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena jumlah armada pengangkut tidak sebanding dengan volume sampah yang masuk. Karena itu, Sugi berharap pengangkutan sampah dapat ditingkatkan agar tidak terus menumpuk dan mengganggu aktivitas warga.
Keluhan serupa juga disampaikan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. Ima (50) mengaku tetap membayar iuran kebersihan setiap bulan, tetapi kondisi sampah yang menumpuk membuatnya kecewa.
Selain bau menyengat, tumpukan sampah membuat jalan di dalam pasar semakin sempit dan menghambat aktivitas distribusi barang.
”Yang belanja ataupun yang bongkar dagangan jadi terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemacetan di depan lapaknya kerap terjadi, terutama saat aktivitas bongkar muat pada malam hari. Adapun menurut Ima, keluhan pedagang sebenarnya sudah sering disampaikan, tetapi belum ada perubahan signifikan.
Seorang pembeli di Pasar Kramat Jati, Vania (32), juga mengaku tidak kuat dengan bau menyengat dari tumpukan sampah yang berjarak sekitar 200 meter dari warteg tempat ia hendak makan. Ia akhirnya memilih membungkus makanan tersebut untuk dimakan di rumah.
”Tidak kuat makan dengan bau menyengat. Semoga sampahnya segera diangkut. Meski pasar, seharusnya tetap bersih supaya warga mau berkunjung. Kasihan pedagang yang lapaknya dekat sampah, nanti pembeli bisa enggan membeli dagangannya,” tuturnya.
Perumda Pasar Jaya menyatakan telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan tersebut dan mencegah penumpukan berulang. Salah satunya melalui penertiban serta penyaringan (penapisan) sampah di lokasi.
Volume sampah di kawasan tersebut memang melonjak hingga sekitar 6.970 ton atau setara dengan sekitar 410 truk besar. Kondisi ini dipicu kendala teknis dalam penyediaan armada pengangkutan sejak 9 Maret 2026.
Manajer Humas Perumda Pasar Jaya Topik Hidayatulloh mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan DLH Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempercepat proses pengangkutan.
”Kami terus berkoordinasi intensif dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh tumpukan sampah dapat segera terangkut sepenuhnya,” ujar Topik, Minggu (29/3/2026).
Dalam dua hari terakhir, sebanyak 33 truk besar telah dikerahkan, terdiri dari 20 truk pada Jumat dan 13 armada pada Sabtu (28/3/2026). Pembersihan intensif akan terus dilakukan hingga kondisi pasar kembali normal.
Untuk memperkuat sistem pengelolaan, Perumda Pasar Jaya juga menyiapkan langkah jangka pendek dengan pengadaan lima truk sampah mandiri berkapasitas 16 meter kubik per unit. Armada tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir April 2026 guna meningkatkan kemampuan pengangkutan internal.
Untuk jangka panjang, Perumda Pasar Jaya mendorong penerapan teknologi pengolahan sampah berkelanjutan. Uji coba teknologi thermal hydrolysis serta sistem Manajemen Sampah Zero (Masaro) tengah disiapkan sebagai solusi untuk mengolah sampah langsung dari sumbernya.
”Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan yang ada, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik,” kata Topik.
Jajaran Suku DLH Jakarta Timur juga telah turun tangan membantu mengatasi tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati. Bantuan tersebut dilakukan selama tiga hari sejak Jumat (27/3/2026) hingga Minggu (29/3/2026).
Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Kramat Jati Dwi Firmansyah mengatakan, pihaknya mengerahkan sekitar 20 truk setiap hari untuk mengangkut sampah ke TPST Bantargebang, Bekasi.
”Selama tiga hari kami membantu pengangkutan sampah. Setiap hari ada sekitar 20 truk yang dikerahkan,” ujarnya.
Meski demikian, Dwi mengatakan, penanganan sampah di kawasan Pasar Induk Kramat Jati pada dasarnya merupakan tanggung jawab pengelola, yakni Perumda Pasar Jaya. Karena itu, bantuan dari pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak bisa dilakukan hingga tuntas.
Jika pemerintah membersihkan sampah hingga tuntas di kawasan tersebut, hal itu justru berpotensi melanggar aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 11 Tahun 2020, setiap pelaku usaha wajib mencegah pencemaran dan memastikan limbah dari kegiatannya dikelola dengan benar.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga menegaskan bahwa setiap penghasil sampah, termasuk pelaku usaha, wajib mengurangi dan menangani sampah dari sumbernya. Artinya, pengelolaan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
Ketentuan tersebut diperkuat dalam Perda Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 yang mewajibkan pelaku usaha untuk memilah sampah, menyediakan sarana pengelolaan, serta memastikan proses pengangkutan dan pengelolaan dilakukan sesuai aturan.
”Pasar Induk Kramat Jati seharusnya bisa mengelola sampahnya sendiri, bukan bergantung pada pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, mayoritas sampah di pasar tersebut merupakan sampah organik yang seharusnya dapat diolah langsung di lokasi, misalnya menjadi kompos, sehingga tidak seluruhnya dibuang ke TPST Bantargebang.
Manajer Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun mengapresiasi bantuan dari DLH Pemerintah Provinsi Jakarta. Ia mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan sistem pengelolaan sampah mandiri meski saat ini masih dalam tahap kajian.
Dalam jangka pendek, pengelola pasar sudah mulai mengolah sampah organik menjadi kompos sekitar satu ton per hari, serta melakukan pemilahan sampah dengan volume serupa setiap pekan. Sebagian sampah juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pakan ternak.
Namun, upaya tersebut dinilai belum sebanding dengan volume sampah yang masuk setiap hari sehingga penumpukan masih terjadi. Adapun mulai Mei 2026, pengelola berencana mengoperasikan lima truk secara mandiri untuk mengangkut sampah ke TPST Bantargebang.
Untuk jangka panjang, Pasar Induk Kramat Jati juga akan menjajaki kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) guna membangun sistem pengelolaan sampah terpadu dengan kapasitas pengolahan mencapai 150-200 ton per hari.
Meski demikian, Agus berharap, selama proses tersebut berjalan, dukungan dari dinas lingkungan hidup tetap diberikan agar penanganan sampah di pasar dapat lebih optimal.
