Selain Meluluskan, Apakah Kampus Juga Membekali Lulusan?

Bayangkan ada seorang sarjana baru yang baru saja di wisuda dari kampus ternama, terakreditasi internasional, dan masuk dalam jajaran peringkat 1.000 besar dunia. Empat tahun ia jalani dengan sungguh-sungguh: Selalu hadir tepat waktu, aktif di laboratorium, tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas, IPK 4,0, dan lulus menyandang predikat dengan pujian atau cum laude.

Di saat sarjana tersebut sedang duduk di hadapan pewawancara kerja dalam suatu wawancara rekrutmen pegawai baru, ia ditanya, "Bagaimana Anda bersikap apabila Anda tidak setuju dengan atasan dalam suatu persoalan yang justru Anda kuasai?" atau “Apakah Anda bisa menceritakan mengapa ada persoalan dalam hidup Anda yang belum Anda pecahkan?” Kemudian, ia pun terdiam. Bukan karena ia kurang cerdas, melainkan karena pertanyaan seperti itu tidak pernah ada dalam kurikulum, tidak pernah didiskusikan di kelas, dan tidak pernah terpikir bahwa itu penting untuk dipelajari.

Kisah seperti ini bukan milik seorang sarjana saja, melainkan juga cerita jutaan lulusan perguruan tinggi di Indonesia dan di banyak belahan dunia lainnya.

Data terbaru dari QS Insights Magazine (Februari, 2026) mempertegas kegelisahan yang sudah lama mengganjal. Dari survei terhadap sekitar 100.000 pemberi kerja di seluruh dunia, ditemukan satu benang merah yang konsisten: sesuatu yang paling sering absen dari lulusan perguruan tinggi bukanlah pengetahuan teknis, bukan IPK tinggi, dan bukan pula predikat kelulusan, melainkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah nyata, berkomunikasi dengan jelas, beradaptasi ketika situasi berubah, dan bekerja sama dengan empati. Singkatnya: kemampuan untuk menjadi manusia yang benar-benar fungsional di dunia nyata.

Ini bukan sekadar keluhan industri. Ini adalah cermin yang perlu kita tatap bersama, dengan jujur dan lapang dada.

Kecerdasan buatan (AI) hadir bukan hanya sebagai alat baru, melainkan juga sebagai penguji paling telak atas kejujuran sistem pendidikan kita. Ketika sebuah aplikasi AI mampu menjawab soal ujian dalam hitungan detik, apa sesungguhnya yang tersisa dari nilai seorang lulusan yang hanya terlatih mengingat dan mereproduksi informasi? Ini bukan ramalan suram, melainkan kenyataan yang sedang berjalan di depan mata.

Justru di sinilah sebuah paradoks yang menggembirakan muncul. Kemampuan yang selama ini dianggap "lunak" dan kurang bergengsi—seperti berpikir kritis, mengelola konflik, membangun kepercayaan, berempati—kini menjadi yang paling mahal dan paling langka. QS menegaskan: Seiring AI mengambil alih pekerjaan-pekerjaan rutin dan transaksional, sisi kemanusiaan dari pekerjaan justru semakin membesar dan menjadi pembeda utama.

Artinya, masa depan bukan milik mereka yang paling banyak tahu. Masa depan adalah milik mereka yang paling manusiawi.

Persoalan ini berakar jauh sebelum mahasiswa menginjakkan kaki di kampus. Selama lebih dari dua dekade, Indonesia mengikuti Programme for International Student Assessment (PISA), yaitu suatu penilaian global terhadap kemampuan siswa usia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. Hasilnya, dari tahun 2000 hingga 2022, skor kita bergerak naik-turun dalam rentang yang nyaris sama.

Pada PISA 2022, skor matematika Indonesia berada di angka 366, membaca 359, dan sains 383, semuanya jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD. Ada yang lebih memilukan: hanya 18 persen siswa kita yang mampu mencapai kemahiran matematika tingkat dasar.

Waktu akan terus berlalu. Berganti kurikulum, berganti menteri, berganti slogan pendidikan. Namun, akankah posisi Indonesia akan bergerak membaik? Sesungguhnya ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan juga potret jutaan anak bangsa yang tumbuh tanpa dibekali kemampuan berpikir yang memadai.

Di saat mereka akhirnya masuk ke perguruan tinggi, universitas mewarisi beban yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Fondasi yang rapuh tidak bisa dibangun kokoh hanya dalam empat tahun, apalagi jika sistem pendidikan tinggi pun tidak dirancang untuk itu.

Tidak adil rasanya jika kita tidak mengakui bahwa pemerintah telah berupaya. Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan pada 2020 merupakan salah satu terobosan paling ambisius dalam sejarah pendidikan tinggi Indonesia. Mahasiswa diberi keleluasaan belajar di luar kampus melalui magang industri, proyek desa, pertukaran pelajar, dan studi independen. Niatnya mulia: menjembatani dunia kampus dengan dunia nyata.

Niat yang baik tidak selalu melahirkan perubahan yang diharapkan. Dalam praktiknya, tidak sedikit kegiatan MBKM yang berubah menjadi formalitas semata, yaitu magang yang hanya menghitung hari tanpa transfer ilmu yang bermakna, proyek desa yang berakhir sebagai tumpukan laporan tanpa keberlanjutan.

Kini, MBKM telah berevolusi menjadi program "Kampus Berdampak" dan ini sebuah langkah yang patut diapresiasi. Namun, pertanyaan dasarnya tetap belum terjawab: Apakah pergantian nama dan nomenklatur kebijakan benar-benar mengubah apa yang terjadi di dalam ruang kelas?

Yang perlu kita renungkan bersama adalah fakta sederhana ini: selama 20 tahun skor PISA kita stagnan, meski program dan kurikulum silih berganti. Ini bukan tuduhan. Ini adalah undangan untuk bertanya lebih dalam dan lebih jujur, apakah kebijakan-kebijakan kita selama ini benar-benar menyentuh akar masalah, ataukah hanya sibuk mempercantik permukaannya?

Di tengah tekanan global ini, tidak sedikit universitas di Indonesia yang justru menghadap ke arah yang berlawanan. Mereka sibuk mengejar akreditasi, mendaki tangga peringkat dunia, mengumpulkan publikasi Scopus, dan menghitung h-index dosen. Pada dasarnya, tidak ada yang keliru dengan itu semua. Masalah muncul ketika angka-angka tersebut berubah menjadi tujuan akhir, bukan sekadar alat ukur kualitas.

Akreditasi yang semula dirancang untuk menjamin standar minimum kini telah berubah wujud di sejumlah kampus menjadi industri tersendiri: ada tim yang bekerja khusus mengurus dokumen, ada peralatan laboratorium yang dipinjam lintas program studi menjelang penilaian, ada penelitian yang didaftarkan ulang agar angkanya tampak lebih baik.

Hasilnya sungguh ironis: universitas meraih predikat unggul, jumlah Guru Besar terus bertambah, tetapi alumninya kesulitan menemukan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan bidang ilmunya.

Ekonom Charles Goodhart pernah merumuskan prinsip yang kini terkenal sebagai Hukum Goodhart: Tatkala sebuah ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik. Ketika kampus mengejar peringkat sebagai tujuan akhir, bukan sebagai cerminan kualitas nyata, yang tumbuh bukan kualitas pendidikannya, melainkan kemahirannya dalam menampilkan kualitas.

Ada pertanyaan sederhana yang seharusnya menjadi kompas bagi setiap pimpinan universitas dan setiap perumus kebijakan pendidikan di negeri ini. Bukan "Bagaimana cara menaikkan peringkat kita?" atau "Berapa nilai akreditasi kita tahun ini?" melainkan:"Apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh lulusan kita setelah meninggalkan kampus ini, dan apakah mereka siap menghadapi dunia yang tidak pernah kita ajarkan di kelas?"

Universitas-universitas di banyak negara sudah mulai bergerak ke arah itu. Mereka membangun kurikulum berbasis kompetensi, bukan sekadar berbasis konten. Mereka menciptakan umpan balik langsung dari industri ke ruang kelas. Mereka mengganti ceramah satu arah dengan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan mentorship yang bermakna. Mereka tidak hanya mengajarkan mahasiswa cara belajar, tetapi juga mengajarkan cara terus belajar sepanjang hidup, bahkan ketika tidak ada lagi dosen yang memberi nilai.

Di era ketika hanya dengan satu klik bisa membawa siapa saja ke kuliah online dari universitas terbaik dunia secara gratis, universitas yang hanya menjual informasi sedang menawarkan sesuatu yang sudah tersedia di mana-mana. Sesuatu yang langka dan semakin bernilai adalah kemampuan berpikir jernih, berkolaborasi dengan tulus, menghadapi ketidakpastian tanpa panik, dan terus bertumbuh ketika peta karier berubah setiap beberapa tahun sekali.

Metrik tidak perlu dibuang, tetapi yang perlu diubah adalah apa yang kita ukur dan untuk siapa kita mengukurnya. Daripada hanya menghitung publikasi dan sitasi, bagaimana jika kita mulai bertanya:

Apakah alumni kita bekerja di bidang yang sesuai dan terus berkembang lima tahun kemudian?

Seberapa jauh mereka mampu memecahkan masalah yang kompleks?

Seberapa besar dampak nyata yang mereka hasilkan bagi masyarakat di sekitarnya?

Menjadikan mahasiswa sebagai manusia yang benar-benar fungsional, yang mampu berpikir, beradaptasi, berkolaborasi, dan terus bertumbuh bukan sekadar cita-cita idealis. Itu adalah tanggung jawab paling mendasar dari sebuah universitas, dan dari sebuah negara yang sungguh-sungguh ingin maju. Tanggung jawab yang—jika kita jujur kepada diri sendiri—belum sepenuhnya kita emban.