Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah berencana menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) seiring potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik Iran–Amerika Serikat.
Kebijakan ini dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk menekan konsumsi BBM, khususnya dari mobilitas harian pegawai. Menariknya, di Jawa Barat, skema kerja fleksibel diklaim telah lebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat telah menerapkan pola work from anywhere (WFA) sejak awal 2026.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur dan telah berjalan efektif sejak Januari 2026.
“Jawa Barat sesuai kebijakan Pak Gubernur, sudah efektif WFA sejak Januari 2026. Setiap hari Kamis dan dimungkinkan ditambah hari Jumat,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Kendati demikian, penerapan WFA tidak dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terdampak kebijakan tersebut.
Baca Juga
- B50 hingga WFH, Menko Airlangga Ungkap Rencana Pemerintah Atasi Dampak Perang Iran Vs AS
- Ekonom: Sektor Transportasi dan Perkantoran Paling Terdampak Kebijakan WFH Sehari
- DPRD Jatim Harap Kebijakan WFH Hari Rabu, Tak Ganggu Pelayanan Publik
Dia menambahkan, WFA tidak berlaku bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat serta tetap mengedepankan pencapaian target kinerja individu ASN.
“Dengan catatan, pengecualian untuk unit kerja yang langsung melayani masyarakat, serta menjamin target kinerja individu ASN tetap tercapai,” katanya.
Herman menegaskan, kebijakan efisiensi melalui WFA tidak boleh mengurangi efektivitas kerja maupun kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi kerja tidak boleh mengurangi efektivitas. WFA ini hanya instrumen, dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus dioptimalkan,” tegasnya.
