Ressa Uli PatrissiaDosen Universitas Muhammadiyah Palangka RayaPemerhati Komunikasi dan Teknologi, dan Peneliti Komunikasi Algoritmik
ADA yang berubah secara mendasar dalam cara manusia menewaskan sesamanya dan kita hampir tidak menyadarinya. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran hari ini bukan lagi perang dalam pengertian yang kita warisi dari buku sejarah: pasukan berhadapan, batas wilayah dilanggar, deklarasi diumumkan.
Namun yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang jauh lebih licin, jauh lebih tersembunyi, dan justru karena itulah jauh lebih berbahaya. Ini adalah perang yang dirancang agar tidak terlihat sebagai perang, agar tidak memicu kecaman publik, tidak menuntut pertanggungjawaban, dan tidak meninggalkan jejak yang cukup jelas untuk disidangkan di Mahkamah Internasional mana pun.
Baca Juga:Sikka Mencekam! Warga Kepung Polres Buntut Kaburnya Pemerkosa Siswi SMPKita menyebutnya transformasi teknologi militer. Saya lebih cenderung menyebutnya: normalisasi kekerasan yang difasilitasi algoritma.Ketika Mesin Memutuskan Siapa yang Harus TewasSalah satu perkembangan paling menggelisahkan dalam arsitektur perang modern adalah apa yang dikenal sebagai automated target prioritization, suatu sistem yang secara otomatis mengidentifikasi, meranking, dan merekomendasikan target serangan berdasarkan pemrosesan data masif.
Sistem ini bekerja sebelum keputusan manusia diambil. Ia menyusun daftar. Ia menentukan urutan. Ia menawarkan pilihan kepada komandan militer dalam bentuk antarmuka yang terlihat seperti dashboard manajemen, bukan surat perintah kematian.
Pertanyaannya bukan lagi "siapa yang menarik pelatuk?" Pertanyaannya adalah: siapa yang bertanggung jawab ketika algoritmanya salah?Sejauh ini, tidak ada jawaban yang memuaskan. Industri pertahanan menyebutnya "human in the loop" - manusia tetap ada dalam rantai keputusan. Namun dalam praktiknya, ketika seorang operator militer disuguhi rekomendasi sistem yang diklaim memiliki akurasi tinggi, dalam tekanan operasional, dengan waktu respons yang terbatas seberapa "manusiawi" sesungguhnya keputusan itu?
Baca Juga:MUI Minta Indonesia Mundur dari Board of Peace Usai AS-Israel Serang IranManusia menjadi penanda tangan, bukan pemikir. Akuntabilitas moral diencerkan ke titik yang hampir tidak ada.Ini bukan hanya masalah teknis. Ini adalah krisis etika yang sistemik, dan kita sedang membiarkannya terjadi dalam senyap.Drone: Senjata yang Memisahkan Kekerasan dari KonsekuensinyaArgumen paling lazim yang digunakan untuk membenarkan penggunaan drone militer adalah reduced human risk, pengurangan risiko terhadap nyawa tentara pihak yang menyerang. Secara retorika, ini terdengar humanis, bahkan progresif. Namun mari kita bongkar argumen itu lebih jujur.
Pengurangan risiko bagi satu pihak tidak pernah berarti pengurangan risiko secara absolut. Ia hanya berarti transfer risiko; dari tubuh tentara di negara penyerang kepada tubuh-tubuh lain di wilayah yang diserang, termasuk tubuh sipil yang tidak memiliki drone untuk membalas.
Yang berubah bukan tingkat kematian; yang berubah adalah jarak psikologis antara yang berniat menewaskan dan yang akan ditewaskan.Dan jarak psikologis inilah yang paling merusak secara moral.
Baca Juga:IKA Notariat UI Berbagi Keberkahan Bersama MasyarakatPara psikolog sosial telah lama mendokumentasikan apa yang disebut moral disengagement; suatu mekanisme kognitif yang memungkinkan manusia melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilainya sendiri dengan cara menjarakkan diri dari konsekuensinya.
Drone adalah infrastruktur fisik dari moral disengagement tersebut. Operator duduk di kursi ergonomis, di ruangan ber-AC, ribuan kilometer dari ledakan yang ia picu. Tidak ada bau mesiu. Tidak ada teriakan. Tidak ada tatapan mata korban. Hanya koordinat, konfirmasi, dan layar yang kembali ke posisi standby.
Ketika kekerasan semudah menekan tombol confirm, hambatan psikologis untuk melakukannya runtuh drastis. Dan ketika hambatan itu runtuh, eskalasi menjadi jauh lebih mudah diizinkan.Perang Senyap yang Membungkam Opini PublikAda dimensi komunikasi politik dari semua ini yang jarang dibahas secara terbuka: perang algoritmik dirancang untuk meminimalkan reaksi publik. Perang konvensional menghasilkan gambar.
Gambar menghasilkan kemarahan. Kemarahan menghasilkan tekanan politik. Itulah mengapa foto-foto dari Vietnam mempercepat berakhirnya keterlibatan Amerika. Itulah mengapa liputan langsung dari Sarajevo menggerakkan opini dunia.
Baca Juga:Konflik AS-Iran Berpotensi Meluas, ISI: Indonesia Harus Siap Hadapi Dampak GlobalPerang drone tidak menghasilkan gambar semacam itu - setidaknya tidak dari sisi penyerang. Tidak ada peti mati tentara yang diturunkan di bandara. Tidak ada keluarga yang menangis di depan kamera. Tidak ada biaya manusiawi yang terlihat.
Yang ada hanya laporan operasional, pernyataan resmi tentang "target yang berhasil dinetralisir," dan siklus berita yang berganti topik dalam 24 jam.
Sementara itu, di sisi yang diserang muncul yang disebut precision sabotage; serangan drone terhadap infrastruktur pertahanan dan instalasi strategis dirancang untuk tetap berada di bawah ambang batas yang akan memicu peliputan besar-besaran. Cukup untuk melemahkan. Terlalu halus untuk disebut perang. Ini adalah strategi komunikasi sekaligus strategi militer: kendali narasi dengan cara tidak memberi narasi sama sekali.
Baca Juga:Selat Hormuz Pasca Ali Khamenei dan Implikasinya ke Energi Migas IndonesiaDalam lanskap informasi yang sudah terfragmentasi oleh algoritma media sosial, strategi ini bekerja dengan sangat efektif. Kita tidak marah karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena memang dirancang agar kita tidak tahu.Warfare of Algorithms: Siapa yang Memiliki Perang Ini?Warfare of algorithms, yang saya sebut pertarungan antara sistem teknologi yang saling bersaing secara telak memperlihatkan bahwa perang modern pada dasarnya adalah masalah ketimpangan struktural yang dipersenjatai.
Negara yang menguasai ekosistem teknologi: semikonduktor, komputasi awan, model kecerdasan buatan mutakhir, infrastruktur satelit secara otomatis mendominasi negara yang tidak memilikinya. Ini bukan lagi soal keberanian atau strategi; ini soal siapa yang memiliki GPU (Graphics Processing Unit) lebih banyak dan siapa yang tidak.
Implikasinya terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan bangsa-bangsa Global South lainnya, sangat serius untuk diabaikan. Ketimpangan teknologi tidak lagi hanya berarti ketimpangan ekonomi - ia berarti ketimpangan kedaulatan.
Dalam tatanan global di mana supremasi militer ditentukan oleh supremasi komputasi, negara yang tertinggal dalam transisi digital secara struktural berada dalam posisi yang lebih rentan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi secara geopolitik dan keamanan nasional.Dan siapa yang menentukan standar, protokol, bahkan etika dari sistem senjata otonom ini? Bukan badan PBB. Bukan komunitas internasional secara kolektif. Jawaban yang paling jujur adalah perusahaan teknologi pertahanan di negara-negara yang sama yang menggunakannya. Konflik kepentingan dalam titik ini menjadi sulit untuk dinalar.Yang Kita Normalkan Tanpa SadarYang paling mengkhawatirkan bukanlah teknologinya sendiri. Teknologi adalah artefak netral yang nilai etisnya ditentukan oleh konteks penggunaannya. Yang mengkhawatirkan adalah kecepatan kita dalam menormalisasi logika di baliknya.
Kita sudah terbiasa dengan bahasa militer yang mensterilkan kematian: "target dinetralisir," "operasi presisi," "kerusakan kolateral yang minimal." Kini kita bergerak lebih jauh: kita menerima kerangka berpikir di mana keputusan untuk menyerang dihasilkan oleh sistem yang tidak memiliki hati nurani, dieksekusi oleh operator yang tidak merasakan akibatnya, dan dilaporkan dalam bahasa yang tidak menyisakan ruang untuk duka.
Dalam perspektif komunikasi, ini adalah kekerasan epistemik sebelum kekerasan fisik, penghapusan makna, penghapusan kemanusiaan dari narasi, sehingga ketika kekerasan fisik terjadi, ia sudah kehilangan bobot moralnya di mata publik yang menyaksikan.
Kita tidak sedang menyaksikan revolusi militer semata. Kita sedang menyaksikan pergeseran diam-diam dalam batas moral kolektif kita yaitu seberapa jauh kita bersedia membiarkan kekerasan terjadi tanpa menamakannya sebagai apa yang sesungguhnya.Menolak Menjadi Penonton yang DiamIndonesia bukan pihak dalam konflik ini. Tapi diam adalah posisi yang kita tidak mampu pertahankan secara moral.Sebagai bangsa yang menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua, sebagai masyarakat yang membangun deliberasi di atas nilai gotong royong dan musyawarah, kita memiliki tanggung jawab epistemik dan moral untuk terus mempertanyakan: ke mana arah perkembangan ini membawa peradaban? Siapa yang diuntungkan dari perang yang tidak terlihat?
Garis depan memang tidak terlihat. Tapi ketidaktampakan itu bukan fakta alam. Ia adalah produk rekayasa. Rekayasa teknologi. Rekayasa narasi dan rekayasa ketidakpedulian. Tugas kita adalah menolak untuk direkayasa.
#nasional
