REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR, – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengusulkan agar wilayah Pekalongan masuk dalam prioritas pembangunan sesi pertama Giant Sea Wall (GSW) selain Teluk Jakarta dan Semarang-Kendal-Demak. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan, di Karanganyar, Jawa Tengah, pada Minggu.
Menteri Dody menyatakan bahwa kondisi Pekalongan yang sudah berada di bawah permukaan air laut menjadikannya perlu diprioritaskan. "Saya bilang kemarin ke Bapak Kepala BOPPJ, fakta hari ini adalah Pekalongan itu sudah di bawah muka air laut," ujar Dody.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan koordinasi dengan BOPPJ terkait pembangunan Giant Sea Wall. Menurut Dody, kementeriannya diminta untuk menempatkan personel di BOPPJ dan mendukung proyek ini dengan alokasi penuh dari pinjaman luar negeri yang terkait.
BOPPJ menekankan pentingnya pembangunan Tanggul Laut Raksasa untuk melindungi wilayah Pantura Jawa yang berkontribusi sekitar 368,3 miliar dolar AS terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan, menjelaskan bahwa selain menghadapi penurunan permukaan air tanah, wilayah ini juga mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut, yang dapat mengancam aset nasional.
Sebagai tambahan, kota strategis seperti Semarang juga mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan banjir rob, sehingga menambah urgensi pembangunan Giant Sea Wall.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
