Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memuji komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dalam pengelolaan data sosial saat melakukan kunjungan kerja dan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Minggu.
Ia menilai Trenggalek termasuk daerah yang serius membangun sistem pendataan terintegrasi sebagai dasar penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
“Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap rekam data. Mereka sudah memiliki mekanisme dan upaya, tinggal disinkronkan dengan pusat dan provinsi,” kata Syaifullah Yusuf.
Menurut dia, DTSEN menjadi basis data tunggal nasional untuk mendukung perencanaan, evaluasi program, serta pengambilan kebijakan strategis. Sistem ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Ia menegaskan pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala karena kondisi sosial masyarakat bersifat dinamis.
“Setiap hari ada perubahan, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan hingga perubahan status ekonomi. Karena itu perlu koordinasi berjenjang dari desa hingga pusat,” ujarnya.
Mensos menambahkan, sekitar 45 persen data penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), berasal dari proses verifikasi dan pemutakhiran di daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya menjangkau kelompok “invisible people” atau warga yang belum terdata agar bisa mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial.
“Kita ingin mereka yang belum terdata bisa dirangkul, sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak,” katanya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyatakan kesiapan daerahnya mendukung implementasi DTSEN dengan memperkuat integrasi data hingga tingkat desa.
Pemkab, kata dia, menyiapkan Posko GERTAK sebagai pusat koordinasi pendataan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat desa, dan operator desa agar data dapat terbarui secara real time.
“Data itu terpusat, tetapi dihimpun dari daerah. Tantangannya bagaimana memastikan data desa bisa langsung terintegrasi dengan sistem pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan untuk menjangkau warga yang belum terdata, termasuk melalui program jemput bola perekaman KTP.
Selain itu, Pemkab Trenggalek juga melakukan intervensi sementara melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bagi warga yang membutuhkan bantuan, sambil menunggu pembaruan data DTSEN.
Baca juga: Mensos umumkan pemecatan satu ASN dan tiga pendamping PKH
Baca juga: Mensos: Masih ada warga menengah-atas tercatat terima PBI JKN di DTSEN
Ia menilai Trenggalek termasuk daerah yang serius membangun sistem pendataan terintegrasi sebagai dasar penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
“Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap rekam data. Mereka sudah memiliki mekanisme dan upaya, tinggal disinkronkan dengan pusat dan provinsi,” kata Syaifullah Yusuf.
Menurut dia, DTSEN menjadi basis data tunggal nasional untuk mendukung perencanaan, evaluasi program, serta pengambilan kebijakan strategis. Sistem ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Ia menegaskan pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala karena kondisi sosial masyarakat bersifat dinamis.
“Setiap hari ada perubahan, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan hingga perubahan status ekonomi. Karena itu perlu koordinasi berjenjang dari desa hingga pusat,” ujarnya.
Mensos menambahkan, sekitar 45 persen data penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), berasal dari proses verifikasi dan pemutakhiran di daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya menjangkau kelompok “invisible people” atau warga yang belum terdata agar bisa mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial.
“Kita ingin mereka yang belum terdata bisa dirangkul, sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak,” katanya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyatakan kesiapan daerahnya mendukung implementasi DTSEN dengan memperkuat integrasi data hingga tingkat desa.
Pemkab, kata dia, menyiapkan Posko GERTAK sebagai pusat koordinasi pendataan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat desa, dan operator desa agar data dapat terbarui secara real time.
“Data itu terpusat, tetapi dihimpun dari daerah. Tantangannya bagaimana memastikan data desa bisa langsung terintegrasi dengan sistem pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan untuk menjangkau warga yang belum terdata, termasuk melalui program jemput bola perekaman KTP.
Selain itu, Pemkab Trenggalek juga melakukan intervensi sementara melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bagi warga yang membutuhkan bantuan, sambil menunggu pembaruan data DTSEN.
Baca juga: Mensos umumkan pemecatan satu ASN dan tiga pendamping PKH
Baca juga: Mensos: Masih ada warga menengah-atas tercatat terima PBI JKN di DTSEN
