Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, menyoroti ketimpangan dalam sistem birokrasi yang dinilai masih didominasi oleh fungsi administratif dibandingkan kerja teknis di lapangan.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara Silaturahmi bersama Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/3).
KDM menilai selama ini komposisi birokrasi masih belum ideal karena terlalu banyak diisi oleh jabatan struktural dibandingkan tenaga pelaksana.
“Program dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak orang yang memiliki fungsi-fungsi menyuruh dibanding yang mengerjakan,” ujar KDM Senin (30/3).
Ia bahkan menegaskan bahwa kecenderungan tersebut membuat fungsi birokrasi menjadi tidak seimbang antara perintah dan pelaksanaan.
Menurutnya, persoalan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara pekerjaan administratif dan pekerjaan teknis yang seharusnya berjalan beriringan.
“Bahwa dalam sistem birokrasi kita, ini adalah kesenjangan antara pekerjaan teknis dan pekerjaan administratif,” jelasnya.
KDM menyebut, mayoritas birokrasi saat ini bekerja di sisi administratif, sementara kemampuan teknis di lapangan masih lemah.
Ia mencontohkan lemahnya pengawasan dan kualitas pekerjaan di lapangan sebagai dampak dari kurangnya tenaga teknis yang kompeten.
“Misalnya jalan tim pengawasnya lemah, pekerja-pekerjaannya lemah,” ujarnya.
Ke depan, KDM berkomitmen untuk memperbanyak tenaga kerja yang fokus pada layanan teknis dan bekerja langsung di lapangan.
“Dan ke depan itu akan saya mencoba memperbanyak tenaga yang bekerja pada layanan-layanan yang bersifat teknis langsung,” pungkasnya.
