HARIAN FAJAR, BULUKUMBA – Di berbagai Daerah di Indonesia telah merencanakan untuk melakukan evaluasi hingga merumahkan para Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Tapi hal tersebut tidak termasuk di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Sekertaris Daerah Kabupaten Bulukumba, Muh. Ali Saleng menyatakan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, sampai sekarang belum ada rencana evaluasi terhadap PPPK, apalagi rencana untuk merumahkan ribuan PPPK.
Kecuali kata Ali Saleng, PPPK yang memang kurang aktif dan ada masalahnya, baik diinternal OPD-nya maupun ada pengaduan masyarakat.
“Kami belum merencanakan itu, kecuali yang bermasalah yah pasti kami evaluasi,” ucapnya, Minggu, 29 Maret 2026.
Ditanya soal total belanja untuk PPPK penuh waktu dan PPPK Paruh waktu, mantan kepala Dinas Pariwisata Bulukumba itu menyebutkan, jika nilainya mencapai Rp125 miliar.
Itu kata dia, disiapkan untuk membayar sebanyak 4.626 orang PPPK Paruh waktu dan sebanyak 1.342 orang.
Sementara itu, dengan anggaran besar untuk belanja pegawai ditengah efesiensi, ia mengaku jika saat ini pihaknya mempelajari situasi sekarang, karena kata Ali, pada saat penyusunan APBD 2026 bersama Banggar Pemkab sudah lakukan efisiensi secara ketat.
“Kita sudah sampai efisiensi, mulai dari perjalanan dinas, makan minum rapat, program/ kegiatan yang tidak efektif dan efisien, serta belanja ATK,” cetusnya.
Meski demikian kata dia, pihaknya tetap akan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi jika keadaan mendesak.
“Kita tetap akan siapkan langkah-langkah antisipasi, melihat keadaan saja,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, saat ini belanja pegawai di tubuh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah mencapai lebih dari 40 persen. (fad)
