FAJAR, KARO – Pusaran kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Bukan hanya nasib terdakwa Amsal Christy Sitepu yang terancam hukuman penjara, perhatian publik kini justru bergeser tajam menyoroti sosok Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut, Wira Arizona.
Amsal Sitepu, Direktur CV Promiseland, dituntut hukuman 2 tahun penjara atas dugaan penggelembungan anggaran (mark up) jasa produksi video di puluhan desa. Namun, di tengah hiruk-pikuk persidangan, “jempol sakti” netizen mulai menguliti rekam jejak hingga harta kekayaan sang jaksa yang dinilai cukup kontras dengan profil jabatannya.
Proyek Kreatif yang Berujung Pidana
Kasus ini berakar dari proyek pembuatan video profil desa tahun anggaran 2020-2022. Amsal Sitepu menawarkan jasa produksi video kepada sekitar 20 desa dengan biaya sekitar Rp30 juta per desa.
Namun, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, JPU Wira Arizona menyampaikan bahwa terdapat selisih harga yang signifikan. Berdasarkan hasil audit, proyek tersebut dinilai menimbulkan kerugian negara sebesar Rp202.161.980. Amsal didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penjara, Denda, hingga Uang Pengganti
Dalam nota tuntutannya, Wira Arizona meminta majelis hakim untuk menjatuhkan vonis berat kepada Amsal:
Pidana Penjara: 2 tahun.
Denda: Rp50 juta (subsider 3 bulan kurungan).
Uang Pengganti: Rp202.161.980 sebagai tebusan kerugian negara.
Sikap Amsal yang dianggap belum mengembalikan kerugian negara menjadi salah satu faktor pemberat dalam tuntutan yang dibacakan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Karo tersebut.
Netizen Mulai “Kuliti” Sosok Wira Arizona
Seiring dengan viralnya kasus ini, sosok Wira Arizona mendadak menjadi buruan netizen di media sosial. Sorotan tajam mengarah pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wira.
Seorang pengguna media sosial menyoroti total kekayaan Wira yang mencapai Rp2 miliar pada tahun 2022, di mana sebagian besar tercatat berasal dari hibah. Hal ini memicu diskusi panjang, mengingat posisi Wira saat itu masih sebagai Ajun Jaksa Madya.
“Iseng buka LHKPN jaksa yang nangani kasus Amsal Sitepu… Pas dilihat hartanya, lumayan bikin kaget. Banyak yang tercatat sebagai hibah,” tulis salah satu warganet yang kemudian memancing beragam spekulasi. Ada yang menduga harta tersebut berasal dari keluarga yang mapan, namun tak sedikit yang mempertanyakan transparansi aset tersebut.
Dilema Industri Kreatif vs Hukum
Viralnya kasus ini juga memicu debat mengenai cara hukum memandang nilai sebuah karya kreatif. Banyak pihak menilai bahwa jasa pembuatan video—mulai dari konsep, editing, hingga output visual—memiliki nilai seni yang subjektif dan sulit diukur dengan standar harga kaku layaknya pengadaan barang fisik.
Kini, publik menunggu kelanjutan drama hukum ini. Apakah majelis hakim akan mengabulkan tuntutan JPU Wira Arizona? Ataukah pembelaan Amsal Sitepu mampu mematahkan argumentasi jaksa yang kini sosoknya tengah menjadi sorotan luas?
Satu hal yang pasti, kasus ini menjadi pengingat bahwa di era digital, transparansi bukan hanya milik terdakwa, tapi juga para penegak hukum yang berdiri di meja hijau. (*)
