Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) bukan hal baru bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dia mengatakan, sistem kerja fleksibel tersebut telah lama berjalan di lingkungan Pemprov Jabar dan dinilai efektif dalam mendukung kinerja pemerintahan.
“Ya, kita sudah dari dulu berjalan,” ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, efektivitas kebijakan tersebut dapat dilihat dari capaian pembangunan di daerah. Indikator keberhasilan, kata dia, tidak terletak pada pola kerja pegawai, melainkan pada hasil pembangunan.
“Efektif. Lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja,” katanya.
Ia menjelaskan, selama penerapan sistem kerja fleksibel, administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Bahkan, realisasi belanja anggaran daerah disebut tetap optimal.
Baca Juga
- KDM Temui Menteri Ara Bahas Pasokan Gentengisasi Jangan Hanya dari Majalengka
- Dedi Mulyadi (KDM): Lebaran Bahagia, Tapi Pemerintah Belum Sepenuhnya Penuhi Harapan Rakyat
- KDM Minta Maaf ke Warga Jabar Saat Idul Fitri
“Selama ini administrasi berjalan dengan baik. Kemudian, realisasi belanja anggaran malah over,” ucapnya.
Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai berdampak pada efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintahan.
Berkurangnya mobilitas pegawai membuat konsumsi BBM menurun dan secara tidak langsung ikut menekan belanja rutin pemerintah daerah.
“Dengan WFH kita sudah lama BBM-nya berkurang. Artinya, tidak ada problem dengan itu semua,” katanya.
Ia menambahkan, penurunan penggunaan BBM tersebut turut berdampak pada pengeluaran operasional pemerintah.
“Berdampak pada belanja pemerintahnya. Belanja rutinnya menjadi menurun, karena penggunaan BBM juga sudah lama berkurang,” ujarnya.
