JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkap sejumlah prioritas dalam pembangunan kawasan IKN yang akan berjalan tahun 2026 ini.
Dua prioritas untuk tahun 2026 ini adalah perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN.
"Bapak sekalian yang kami hormati, kegiatan prioritas tahun 2026 Otorita IKN yang tercantum dalam rencana strategis 2025-2029 yaitu untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara mencakup dua kegiatan prioritas yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN," ucap Basuki dalam rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Baca juga: IKN Jadi Lahan Basah UMKM, Omzet Bakwan Malang Rp 20 Juta Per Hari
Dia merincikan pembangunan yang prioritas tahun ini meliputi Gedung DPR RI, Mahkamah Agung (MA), hunian, serta sarana prasarana pendukung lainnya.
"Meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana prasarana pendukung, pembangunan hunian vertikal, baik kemudian pembangunan aksesibilitas dan konektivitas," tuturnya.
Menurutnya, indikator pembangunan yang dilakukan tahun 2026 ini juga merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2025.
Basuki mengatakan, pemindahan ASN ke IKN, serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas atau smart city juga akan diprioritaskan dalam rencana strategis pembangunan IKN 2025-2029.
"Target jumlah pemindahan ASN di IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN," ucapnya.
Di rapat Komisi II DPR, Basuki mengatakan nilai investasi sektor swasta di IKN sebesar Rp70 triliun.
Baca juga: Tol IKN Beroperasi Penuh Tahun 2027, Pangkas Waktu Jadi 30-45 Menit
Kemudian, ia menyampaikan target area kawasan inti pemerintahan di IKN akan seluas 850 hingga 1.100 hektar.
Target area kawasan inti pusat pemerintahan dan sekitarnya yang terbangun seluas 850 sampai 1.100 hektar.
"KIPP sendiri adalah 6.600 hektar," tuturnya.
Selanjutnya, pembangunan prioritas lainnya yang akan dilakukan di antaranya pembangunan sosial superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan IKN.
Hal dimaksud, lanjut Basuki, akan meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN," tutur dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
