JAKARTA, KOMPAS.com – Sembilan purnawirawan jenderal TNI menggugat Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan menyinggung dugaan tindakan yang dinilai mencelakakan Roy Suryo dan pihak terkait dalam penanganan kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Gugatan tersebut diajukan dalam bentuk citizen lawsuit oleh Forum Purnawirawan TNI dan telah terdaftar dengan nomor perkara 329/Pdt.G/2026/PN.JKT.SEL. Total terdapat 17 warga negara yang menjadi penggugat.
"Kami melihat ada ketidakprosesionalan aparat penegak hukum, yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power, mengakibatkan merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain yaitu saudara Roy CS," ujar mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, salah satu penggugat, dalam pernyataan pers di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Baca juga: Daftar 9 Purnawirawan Jenderal TNI yang Gugat Polda Metro di Kasus Ijazah Jokowi
Selain Mayjen TNI (Purn) Soenarko, delapan Purnawirawan Jendereal lainnya yakni Laksma TNI (Purn) Sony Santoso, Laksma TNI (Purn) drg Moeryono Aladin, Marsda TNI (Purn) Moch Amiensyah, Marsda TNI (Purn) Nazirsyah, Marsda TNI (Purn) Firdaus Syamsudin, Brigjen TNI (Purn) Sudarto, Brigjen TNI (Purn) Dedi Priatna, dan Brigjen TNI (Purn) Jumadi.
Selain itu, gugatan juga diajukan oleh enam purnawirawan TNI lainnya, yakni Kolonel TNI (Purn) Kusumastono, Kolonel TNI (Purn) Muh Nur Saman, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, Kolonel Laut (Purn) Hasnan, Kolonel Laut (Purn) Joko Indro Wahyono, dan Kolonel (Purn) Sopandi Ali.
Adapun dua penggugat lainnya berasal dari kalangan sipil, yaitu mantan Hakim Agung Ad Hoc Dwi Tjahyo Soewarsono serta Komarudin, yang sebelumnya menggugat Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Pengadilan Negeri Sleman.
Gugatan ini dilayangkan sebagai respons atas dugaan ketidakprofesionalan hingga penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Roy Suryo dan pihak terkait lainnya.
Baca juga: Ini Alasan 9 Purnawirawan Jenderal TNI Gugat Polda Metro di Kasus Ijazah Jokowi
Alasan menggugatMayjen TNI (Purn) Soenarko menjelaskan, gugatan tersebut diajukan sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum yang dinilai bermasalah.
“Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin aparat negara tidak profesional ini,” lanjutnya.
Menurut dia, kasus yang menjerat Roy Suryo dan pihak lainnya juga dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga negara.
“Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan ijazah palsu Jokowi, kemudian justru yang menuntut itu belum dapat keterangan ‘ini ijazahnya’, tahu-tahu dia ditersangkakan,” kata Soenarko.
Dugaan penyelundupan pasalSenada dengan itu, Laksma TNI (Purn) drg Moeryono Aladin menyebut gugatan ini diajukan karena adanya dugaan abuse of power dalam proses penyidikan.
Baca juga: 9 Purnawirawan Jenderal TNI Gugat Polda Metro Jaya Terkait Kasus Ijazah Jokowi
“Terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan kasusnya sehingga akan merugikan teman-teman kami,” kata Moeryono.
Ia menegaskan, gugatan ini bertujuan agar Polda Metro Jaya memperbaiki kebijakan dalam menjalankan proses hukum, khususnya dalam penetapan tersangka.
“Kami tidak bisa melihat teman-teman kami dipermainkan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
