Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap kelanjutan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilaporkan membutuhkan total anggaran mencapai Rp20 triliun.
Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN tersebut masuk dalam kategori pembangunan Batch 2 dan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) periode 2025–2027.
Dalam laporannya, konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif tersebut mencakup pembangunan gedung perkantoran utama serta seluruh ekosistem pendukungnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Langkah ini menjadi fase krusial dalam melengkapi fasilitas lembaga negara di luar eksekutif.
“Kebutuhan anggaran untuk pekerjaan konstruksi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya dengan skema kontrak tahun jamak tahun 2025-2027 sebesar Rp20 triliun yang telah kita kode kan dengan batch ke-2,” kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2026).
Basuki menjelaskan bahwa implementasi konstruksi batch 2 telah bergulir sejak 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp3,68 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 25 paket pekerjaan yang terdiri atas 15 paket pengerjaan fisik dan 13 paket supervisi atau manajemen konstruksi.
Secara teknis, paket pekerjaan fisik meliputi pembangunan gedung kantor legislatif dan judikatif, jaringan jalan, serta Multi-Utility Tunnel (MUT). Selain itu, pengerjaan infrastruktur dasar seperti embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum juga masuk dalam paket ini.
Baca Juga
- Bos IKN Sebut Serapan Anggaran Tembus 61,8% hingga Maret 2026
- Stafsus Gibran Temui Jokowi di Solo, Bahas Nasib IKN
- Otorita IKN Kantongi Investasi Baru Rp1,27 Triliun untuk Proyek Properti
“Kemudian pada tahun 2026 sebagai tahun kedua kontrak tahun jamak tersebut, pembangunan batch ke-2 ini dilanjutkan dengan alokasi yang telah kami siapkan dalam Dipa tahun 2026 sebesar Rp3,7 triliun,” ujarnya.
Sebelumnya, Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN terus mengandalkan skema pembiayaan kolaboratif yang mencakup APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.
Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 17 calon pemrakarsa dengan estimasi investasi mencapai Rp158,73 triliun, mencakup sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).
Selain itu, OIKN juga menyebut terdapat 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis, dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun. Sektor yang digarap antara lain pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial.
