Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengusulkan agar gedung-gedung yang telah dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) dimanfaatkan secara bergilir oleh kementerian atau lembaga.
Menurutnya, itu dapat mencegah pemborosan anggaran negara akibat biaya perawatan bangunan yang tidak digunakan.
“Saya tahu Bapak sudah punya banyak beban, tapi saya berharap Pak, supaya gedung-gedung itu tidak rusak, dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan?” ujar Deddy kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Ia menyarankan agar pemanfaatan gedung dilakukan secara fleksibel, termasuk dengan sistem rotasi antar instansi pemerintah.
“Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan. Mungkin satu Dirjen dalam satu bulan bergiliran Pak, Kemendagri Pak di sana. Why not?” katanya.
Ketua DPP PDIP ini menyinggung kemungkinan pejabat tinggi negara untuk mulai berkantor di IKN sebagai bentuk optimalisasi penggunaan fasilitas yang sudah tersedia.
“Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta,” ujarnya.
Deddy menilai, jika gedung-gedung di IKN tidak dimanfaatkan, maka negara justru akan menanggung beban biaya yang tidak efisien.
“Jahat kita sama rakyat barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance. Bukan dosa Bapak, dosa orang lain. Tapi persoalan kita sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah segera mencari solusi agar aset negara tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Ya. Bagaimana kita memanfaatkan itu Pak? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden, dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi,” katanya.
Deddy menilai masih banyak kementerian yang dapat memanfaatkan gedung di IKN, termasuk yang saat ini masih menggunakan fasilitas non-pemerintah.
“Tolong didiskusikan supaya ada. Kita punya 48 kementerian Pak, ada lembaga, masa nggak ada yang mau manfaatkan? Masih banyak kementerian itu yang pakai gedung-gedung yang mungkin bukan milik pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi pionir dalam penggunaan gedung di IKN.
“Saya kira nggak ada persoalan, nanti mungkin bisa dimulai dari salah satu Kementerian Dalam Negeri, salah satu kedirjenan. Mungkin Pak Tito mau menjadi apa namanya pionir. Sayang banget gedung-gedung itu,” kata Deddy.
Deddy mengingatkan agar pembangunan IKN dilakukan secara bertahap dan realistis, tidak dipaksakan dalam waktu singkat.
Ia menegaskan, optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang sudah ada menjadi kunci agar pembangunan IKN tidak terus membebani anggaran negara tanpa hasil yang maksimal.
“Ya tolong itu dipikirkan supaya kita tidak terus menguras anggaran tapi tidak dimanfaatkan, itu tidak benar kalau menurut saya,” kata dia.
