JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD memaklumi bahwa Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerima laporan hasil kerja dari komisi tersebut.
Sebab, menurut Mahfud, Prabowo disibukkan dengan berbagai isu yang menyita perhatian lebih besar seperti masalah konflik di Iran serta keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
“Sampai sekarang Presiden sibuk, sibuk BoP lah, sibuk apa lagi? Sibuk Hormuz, sibuk apa. Kita maklum, ini (Komisi Reformasi Polri) tidak prioritas bagi Presiden. Ya kita nunggu saja, tetapi kalau kita sudah selesai sesuai dengan ini,” ujar Mahfud di rapat DPD, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Baca juga: Masih Rahasianya Hasil Kajian Komisi Reformasi Polri, Menunggu Diserahkan ke Prabowo
Mahfud menegaskan, komisi yang dibentuk Prabowo itu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya selama tiga bulan sejak mereka diangkat pada 7 November 2025 lalu.
Ia menuturkan, pada 2 Februari 2026, Komisi Reformasi Polri sudah merampungkan hasil kerja dan siap melapor ke Prabowo, tetapi hingga kini belum mendapatkan kesempatan bertemu dengan Prabowo.
Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa Komisi Reformasi Polri tidak akan membocorkan laporan ini ke publik, sebelum melapor ke Prabowo.
“Nah sampai hari ini, tidak ada jawabannya, 2 bulan. Tidak ada. Suratnya sudah kita kirim, barangnya (laporannya) kita tahan dulu. Karena Presiden sendiri bilang, 'jangan dikirim barang, nanti saya kasih jadwal, dibawa sendiri'. Kenapa? Kalau dikirim nanti bisa bocor. Betul, betul Presiden,” kata Mahfud.
Baca juga: Jimly soal Reformasi Polri: 8 Perpol dan 24 Peraturan Kapolri Harus Direvisi
Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun mengeklaim laporan yang dihasilkan oleh Komisi Reformasi Polri sangat baik karena mereka turut menampung aspirasi dari pihak kepolisian.
Mahfud menyebutkan, laporan komisi mengandung sejumlah hal baru, tetapi tetap mempertahankan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik.
“Dan menurut saya bagus, karena kita juga dengar apa keinginan Polri, melihat penegak hukum yang lain bagaimana, birokrasinya bagaimana. Sehingga Polri itu tidak menjadi terdakwa sendiri. Kita buat lah, bukan hanya Polri, semuanya ini rusak. Ya kita sampaikan. Cuma kita masih menunggu Presiden sampai sekarang,” ucap dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
