Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap utilisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini hanya berada di kisaran 50–60 persen.
Government Relation API, Geraldi Halomoan mengatakan angka ini disebut mencerminkan kondisi industri yang tengah tertekan. Dia menyebutkan beberapa anggota API melaporkan kinerja usaha mereka sama seperti saat Pandemi COVID-19.
“Kalau saya lihat rata-rata di anggota (API) mungkin 50-60 persen. Harus ada pengawasan yang lebih serius terhadap impor baik secara jalur Bea Cukai atau baju-baju yang dibeli melalui online shop atau e-commerce, pengawasan di e-commerce itu kurang,” kata Geraldi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Dengan demikian, API mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan sekaligus transparansi prosesnya, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui titik pemeriksaan dan memastikan pengawasan berjalan efektif.
Di sisi lain, kondisi industri hulu TPT khususnya penyedia bahan baku, masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi. Geraldi menjelaskan, industri karpet misalnya, kesulitan mendapatkan serat karena hanya ada dua produsen dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan. Akibatnya, pelaku industri terpaksa mengandalkan impor bahan baku.
Namun, kebijakan bea masuk anti-dumping (BMAD) yang diajukan dua perusahaan tersebut justru membuat akses bahan baku semakin sulit. API menilai kondisi ini menjadi penyebab persaingan usaha yang kurang adil.
“Kecuali ada bantuan dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan industri hulunya, baru kita pelan-pelan mungkin BMADnya dikurangi-dikurangi, baru kita mulai beralih tujuannya ke lokal,” imbuhnya.
RI Mau Impor Cacahan Pakaian Bekas dari AS, Pengusaha: Bisa Oversupply
Geraldi juga menyoroti rencana impor shredded worn clothing (SWC) atau cacahan pakaian bekas dari Amerika Serikat (AS). Dia menilai pemerintah perlu memastikan ekosistem tekstil yang bisa mengolah SWC tersedia terlebih dahulu, karena importasi berpotensi menimbulkan kelebihan pasokan.
Menurut dia, bahan cacahan tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum bisa dimanfaatkan. Sementara itu, jumlah pabrik tekstil dalam negeri yang mampu mengolah SWC masih sangat terbatas.
“Kalau misalnya kita SWC sejumlah dengan apa yang kita minta dan tapi pabrik untuk mengolahnya gak ada itu kan otomatis malah oversupply di kita yang dampaknya adalah penumpukan cacahan,” jelasnya.
Dia menyarankan sebaiknya membangun ekosistem industri daur ulang terlebih dahulu sebelum membuka keran impor.
Akui Perang Iran-Israel Bikin Impor Bahan Baku Susah
Geraldi juga mengatakan industri TPT terdampak oleh perang Iran-Israel dengan terhambatnya impor bahan baku yaitu polyester yang berasal dari turunan minyak bumi, mulai dari Paraxylene (PX), Polyethylene Terephthalate (PET) hingga Monoethylene Glycol (MEG).
Kenaikan harga minyak akibat konflik otomatis mendorong kenaikan harga polyester di dalam negeri. Sementara kebutuhan polyester di industri tekstil cukup besar, seperti untuk bahan utama juga bahan campuran dengan kapas dan rayon.
“Dengan adanya perang di Timur Tengah ini seluruh pelaku usaha TPT itu waspada. Karena berdampsk secara langsung yaitu bahan baku, dan tidak langsung misalnya untuk menggerakkan logistik kita kan butuh bensin dan segala macamnya Itu akan sangat mengganggu kinerja dan produktivitas di Indonesia,” jelasnya.
