Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengakui penyebab adanya penumpukan sampah pada beberapa tempat penampungan sementara (TPS) di daerah itu, termasuk di Jalan Kali Kanal Banjir Barat (KBB), Kalianyar karena adanya pembatasan kuota pembuangan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
"Ada pembatasan kuota pembuangan ke Bantar Gebang karena sedang ditata kembali imbas longsor kemarin itu," kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat, Achmad Hariadi, saat dihubungi di Jakarta, Senin malam.
Menurut dia, sejak insiden longsor pada 8 Maret itu, yakni kuota pengangkutan sampah ke TPST itu dibatasi yakni dari sebelumnya 308 truk per hari, kini menjadi 190 truk.
"Berarti tiap hari ada sekitar 118 truk sampah tak bisa angkut ke sana," kata Hariadi.
Namun demikian, kata Hariadi, masyarakat tetap memiliki sampah harian, termasuk warga di Kalianyar, Tambora.
Baca juga: Warga protes keberadaan TPS pinggir jalan di Kalianyar Jakbar
Sampah yang yang tak kunjung diangkut dari TPS depo Jalan Kali Kanal Banjir Barat (KBB) tidak serta merta menghentikan produksi sampah warga.
TPS yang seharusnya hanya digunakan sebagai lokasi depo sampah-sampah dari gerobak sebelum diangkut truk, malah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.
"Sehingga terjadi penumpukan. Untuk Kalianyar itu kalau ketahan (sampah rumah tangga), jadi tidak dibuang, karena dia tak punya TPS. Akhirnya, warga jadikan TPS-nya di pinggir kali. Padahal itu TPS depo," kata Hariadi.
Lebih lanjut, mengenai permintaan pembuatan TPS di wilayah tersebut, Hariadi berpegang pada Instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2014 tentang rencana lokasi TPS di Jakarta.
"Jadi, yang menentukan lokasi TPS itu bukan Sudin LH atau Satpel (Satuan Pelaksana). Yang menentukan titik TPS itu berdasarkan Ingub nomor 6 tahun 2014, adalah forum musyawarah warga," kata Hariadi.
Baca juga: Belasan truk LH Jaktim bantu angkut sampah Pasar Induk Kramat Jati
Jika forum masyarakat telah menyepakati lokasi tertentu untuk dijadikan TPS, maka Sudin LH akan mengeksekusi pengadaan TPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun mengenai tumpukan sampah yang viral di lokasi tersebut, Hariadi menyebut pihaknya telah melakukan penanganan, sehingga tak ada lagi penumpukan.
"Ada yang di jembatan, ada juga yang di dekat pinggir kereta api dan itu semua sekarang udah dibereskan, udah selesai," kata Hariadi menegaskan.
Sebelumnya, warga melayangkan protes antara lain melalui spanduk penolakan terhadap keberadaan tempat penampungan sementara (TPS) sampah di jalan samping Kali Kanal Banjir Barat (KBB), Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat.
"Iya itu (spanduk) memang warga yang pasang karena kemarin, sampah itu lama sekali tak diangkut dan jelas mengganggu warga. Bahkan juga bikin macet karena lokasinya di jalan," kata Ketua RT 12 RW 01 Kalianyar, M. Toyib.
Baca juga: Target sepekan, LH Jaktim kerahkan 15 truk atasi sampah di Cipinang
Lebih lanjut, Toyib menyebut alasan spanduk masih terpasang kendati tumpukan sampah telah diangkut adalah persoalan mendasar yang belum teratasi.
Ketiadaan lahan membuat oknum warga terpaksa menjadikan pinggir jalan sebagai lokasi pembuangan sementara, sehingga memicu penolakan dari bagian warga setempat.
“Warga kami memang menolak kalau sampah dibuang di situ lagi. Karena itu di jalan, bukan tempatnya,” tegas Toyib.
Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung lama.
Warga pun berharap ada relokasi TPS ke lokasi yang lebih layak, seperti di bantaran kali, sekitar wilayah tersebut.
Baca juga: Gerobak sampah di TPS Cipinang mengular imbas longsor Bantargebang
Adapun selama ini warga rutin membayar iuran sampah sebesar Rp10 ribu per bulan sesuai ketentuan retribusi daerah.
Namun, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, persoalan sampah dinilai akan terus berulang.
“Daripada di jalan, lebih baik ada TPS di bantaran kali. Kita juga sudah usulkan, bahkan menyurati dinas terkait. Tinggal butuh kajian dan keterlibatan semua pihak,” jelasnya.
"Ada pembatasan kuota pembuangan ke Bantar Gebang karena sedang ditata kembali imbas longsor kemarin itu," kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat, Achmad Hariadi, saat dihubungi di Jakarta, Senin malam.
Menurut dia, sejak insiden longsor pada 8 Maret itu, yakni kuota pengangkutan sampah ke TPST itu dibatasi yakni dari sebelumnya 308 truk per hari, kini menjadi 190 truk.
"Berarti tiap hari ada sekitar 118 truk sampah tak bisa angkut ke sana," kata Hariadi.
Namun demikian, kata Hariadi, masyarakat tetap memiliki sampah harian, termasuk warga di Kalianyar, Tambora.
Baca juga: Warga protes keberadaan TPS pinggir jalan di Kalianyar Jakbar
Sampah yang yang tak kunjung diangkut dari TPS depo Jalan Kali Kanal Banjir Barat (KBB) tidak serta merta menghentikan produksi sampah warga.
TPS yang seharusnya hanya digunakan sebagai lokasi depo sampah-sampah dari gerobak sebelum diangkut truk, malah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.
"Sehingga terjadi penumpukan. Untuk Kalianyar itu kalau ketahan (sampah rumah tangga), jadi tidak dibuang, karena dia tak punya TPS. Akhirnya, warga jadikan TPS-nya di pinggir kali. Padahal itu TPS depo," kata Hariadi.
Lebih lanjut, mengenai permintaan pembuatan TPS di wilayah tersebut, Hariadi berpegang pada Instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2014 tentang rencana lokasi TPS di Jakarta.
"Jadi, yang menentukan lokasi TPS itu bukan Sudin LH atau Satpel (Satuan Pelaksana). Yang menentukan titik TPS itu berdasarkan Ingub nomor 6 tahun 2014, adalah forum musyawarah warga," kata Hariadi.
Baca juga: Belasan truk LH Jaktim bantu angkut sampah Pasar Induk Kramat Jati
Jika forum masyarakat telah menyepakati lokasi tertentu untuk dijadikan TPS, maka Sudin LH akan mengeksekusi pengadaan TPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun mengenai tumpukan sampah yang viral di lokasi tersebut, Hariadi menyebut pihaknya telah melakukan penanganan, sehingga tak ada lagi penumpukan.
"Ada yang di jembatan, ada juga yang di dekat pinggir kereta api dan itu semua sekarang udah dibereskan, udah selesai," kata Hariadi menegaskan.
Sebelumnya, warga melayangkan protes antara lain melalui spanduk penolakan terhadap keberadaan tempat penampungan sementara (TPS) sampah di jalan samping Kali Kanal Banjir Barat (KBB), Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat.
"Iya itu (spanduk) memang warga yang pasang karena kemarin, sampah itu lama sekali tak diangkut dan jelas mengganggu warga. Bahkan juga bikin macet karena lokasinya di jalan," kata Ketua RT 12 RW 01 Kalianyar, M. Toyib.
Baca juga: Target sepekan, LH Jaktim kerahkan 15 truk atasi sampah di Cipinang
Lebih lanjut, Toyib menyebut alasan spanduk masih terpasang kendati tumpukan sampah telah diangkut adalah persoalan mendasar yang belum teratasi.
Ketiadaan lahan membuat oknum warga terpaksa menjadikan pinggir jalan sebagai lokasi pembuangan sementara, sehingga memicu penolakan dari bagian warga setempat.
“Warga kami memang menolak kalau sampah dibuang di situ lagi. Karena itu di jalan, bukan tempatnya,” tegas Toyib.
Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung lama.
Warga pun berharap ada relokasi TPS ke lokasi yang lebih layak, seperti di bantaran kali, sekitar wilayah tersebut.
Baca juga: Gerobak sampah di TPS Cipinang mengular imbas longsor Bantargebang
Adapun selama ini warga rutin membayar iuran sampah sebesar Rp10 ribu per bulan sesuai ketentuan retribusi daerah.
Namun, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, persoalan sampah dinilai akan terus berulang.
“Daripada di jalan, lebih baik ada TPS di bantaran kali. Kita juga sudah usulkan, bahkan menyurati dinas terkait. Tinggal butuh kajian dan keterlibatan semua pihak,” jelasnya.
