Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Tokyo
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung tinggi kepastian hukum bagi para investor, khususnya dari Jepang. Dalam pertemuan dengan para pengusaha Jepang pada acara Business Forum Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin 30 Maret 2026, Presiden secara tegas mempersilakan para investor untuk melaporkan langsung kendala yang dihadapi.
Kepala Negara menyatakan kesiapannya untuk menerima pengaduan jika para pengusaha Jepang menemui hambatan selama berinvestasi di Indonesia, baik melalui saluran diplomatik maupun organisasi bisnis resmi.
“Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menekankan bahwa dirinya mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan terjun langsung dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Ia mengibaratkan peran presiden modern layaknya seorang CEO negara yang harus mampu merespons persoalan secara cepat dan tepat.
“Seorang presiden modern, pada dasarnya, adalah CEO negara ini. Ia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus atau de-bottlenecking task force yang bertugas menghilangkan hambatan investasi. Satgas ini difungsikan untuk menangani berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan administrasi hingga praktik yang merugikan pihak investor.
“Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, dan sebagainya, atau mengalami eksploitasi maupun perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas penghilang hambatan ini,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk melakukan deregulasi dan menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat. Langkah ini dilakukan seiring dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
“Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi waktu dalam mengambil keputusan dan mengeksekusi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa dalam dunia modern, waktu merupakan faktor krusial yang tidak dapat ditawar.
“Kita tidak bisa membeli waktu. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan waktu. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan waktu. Kita hanya bisa memanfaatkan waktu secara efisien,” ucapnya.
Presiden Prabowo pun mengajak para pelaku usaha Jepang untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Ia meyakini penggabungan kekuatan teknologi Jepang serta sumber daya dan potensi pasar Indonesia akan membuka peluang besar bagi kedua negara.
“Saya percaya bahwa kita harus bekerja sama. Kita telah bekerja sama. Peningkatan perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia–Jepang akan membuka peluang baru. Inilah saat yang tepat untuk memperdalam kerja sama kita. Kami siap dan ingin melangkah maju,” pungkas Kepala Negara.
Editor: Redaktur TVRINews
