FAJAR, JAKARTA — Ruang sidang seharusnya menjadi tempat di mana fokus tertuju pada terdakwa. Namun dalam kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, arah sorotan justru berbelok tajam.
Nama Amsal Christy Sitepu memang berdiri di tengah perkara, menghadapi tuntutan pidana. Tetapi di luar ruang sidang, publik ramai membicarakan sosok lain: jaksa penuntut umum Wira Arizona.
Fenomena ini memperlihatkan satu hal—bahwa dalam era keterbukaan digital, aparat penegak hukum tak lagi berada di balik layar. Mereka kini menjadi bagian dari panggung yang sama.
Perkara yang Berangkat dari “Nilai” Sebuah Karya
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa pada 2020 hingga 2022. Amsal Christy Sitepu menawarkan jasa produksi kepada puluhan desa, dengan nilai sekitar Rp30 juta per proyek.
Namun dalam konstruksi hukum yang disusun oleh Wira Arizona, terdapat dugaan penggelembungan anggaran. Audit menyebut adanya kerugian negara sebesar Rp202 juta—angka yang kemudian menjadi dasar tuntutan pidana.
Di titik ini, perkara tak lagi sekadar soal transaksi jasa. Ia berubah menjadi perdebatan tentang bagaimana negara menilai sebuah produk kreatif—sesuatu yang tak selalu memiliki ukuran baku.
Ketika Angka Bertemu Persepsi
Tuntutan dua tahun penjara, denda, dan uang pengganti yang diajukan jaksa mungkin merupakan prosedur hukum yang lazim. Namun reaksi publik menunjukkan bahwa perkara ini tidak berhenti pada teks undang-undang.
Di media sosial, diskursus berkembang ke arah yang berbeda. Banyak yang mempertanyakan: apakah harga sebuah video bisa disamakan dengan pengadaan barang? Bagaimana mengukur kreativitas dalam angka?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum sempat terjawab tuntas ketika perhatian publik beralih.
LHKPN dan Lahirnya Spekulasi
Sorotan kemudian mengarah pada LHKPN milik Wira Arizona. Angka sekitar Rp2 miliar yang tercatat pada 2022 memicu reaksi beragam.
Fakta bahwa sebagian harta berasal dari hibah menjadi titik awal spekulasi. Di ruang publik digital, informasi semacam ini cepat berkembang—sering kali tanpa konteks yang utuh.
Ada yang mencoba memahami secara rasional, mengaitkannya dengan latar belakang keluarga atau sumber sah lainnya. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan transparansi dan proporsionalitas.
Di sinilah garis tipis antara fakta dan persepsi mulai kabur.
Pengadilan Kedua di Era Digital
Kasus ini memperlihatkan bagaimana proses hukum kini berjalan di dua arena: ruang sidang formal dan ruang publik digital.
Di pengadilan, hakim menilai berdasarkan alat bukti dan argumentasi hukum. Sementara di media sosial, opini dibentuk oleh potongan informasi, narasi, dan emosi kolektif.
Keduanya berjalan paralel—sering kali tanpa titik temu.
Menunggu Putusan, Menakar Kepercayaan
Pada akhirnya, nasib Amsal Christy Sitepu tetap akan ditentukan oleh majelis hakim. Namun dampak dari perkara ini melampaui putusan itu sendiri.
Ia menyentuh isu yang lebih luas: kepercayaan publik terhadap sistem hukum, transparansi aparat, dan kemampuan negara memahami dinamika industri kreatif.
Dan di tengah semua itu, satu pelajaran menjadi jelas—di era sekarang, bukan hanya terdakwa yang diadili. Setiap aktor dalam sistem hukum, termasuk Wira Arizona, berada dalam pengawasan publik yang semakin kritis.
Kasus ini mungkin akan selesai di pengadilan. Tetapi perdebatan yang ditinggalkannya kemungkinan akan jauh lebih panjang.
