Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan komitmen pemerintah mengguyur modal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berlanjut.
Basuki menjelaskan, khusus tahun depan pemerintah setidaknya akan mengucurkan anggaran Rp12 triliun untuk mendukung konstruksi IKN batch 2 yang mencakup pembangunan Kawasan Legilatif dan Kawasan Yudikatif. Di mana, proyek tersebut telah dianggarkan dalam kontrak tahun jamak/multi years contract (MYC) periode 2025 - 2027 senilai Rp20 triliun.
"Memang dulu perencananya kan disalurkan 20% [pada 2025], 40% [2026] dan 40% [2027]. Tetapi sekarang menjadi 20% pada 2025, 20% pada 2026, dan 60% nanti 2027," jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (30/3/2026).
Adapun, konstruksi batch 2 IKN telah bergulir sejak 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp3,68 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 25 paket pekerjaan yang terdiri atas 15 paket pengerjaan fisik dan 13 paket supervisi atau manajemen konstruksi.
Secara teknis, paket pekerjaan fisik meliputi pembangunan gedung kantor legislatif dan judikatif, jaringan jalan, serta Multi-Utility Tunnel (MUT). Selain itu, pengerjaan infrastruktur dasar seperti embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum juga masuk dalam paket ini.
“Kemudian pada tahun 2026 sebagai tahun kedua kontrak tahun jamak tersebut, pembangunan batch ke-2 ini dilanjutkan dengan alokasi yang telah kami siapkan dalam Dipa tahun 2026 sebesar Rp3,7 triliun,” ujarnya.
Baca Juga
- Bos Otorita Beri Sinyal Wapres Gibran Segera Berkantor di IKN
- Basuki Proyeksikan 4.000 ASN Berkantor di IKN pada 2028
- Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Dimulai, Nilainya Rp20 Triliun
Sementara sisanya, yakni sekitar Rp12,6 triliun akan digulirkan pada pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran (TA) 2027.
Basuki menekankan, hingga saat ini pihaknya belum menemui hambatan keuangan. Karenanya, pihaknya belum menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Terkait rencana efisiensi anggaran yang rencananya akan dijalankan kembali, Basuki menyebut pihaknya tetap siap menjalankan. Dia juga mengaku akan membuka opsi penghematan mulai dari penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) hingga penghematan energi.
"Saya kira tidak hanya di IKN, di sini [DPR] pun juga efisiensi kan? Jadi saya kira itu policy umum. Jadi untuk kita selain nanti ada WFH misalnya, ada penghematan listrik, ada yang lain-lain pokoknya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.
Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.
"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.
