Pemerintah akan mengumumkan kebijakan mengenai work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk aparatur sipil negara (ASN), pada Selasa (31/3) malam.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Menko Airlangga akan mengumumkan kebijakan tersebut dari Seoul, Korea Selatan.
Tak hanya soal WFH, dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga akan mengumumkan kebijakan lain berkaitan dengan mitigasi risiko dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
“Semua kebijakan terkait dgn mitigasi risiko dinamika global (WFH, penyesuaian anggaran, B-50, dan lain-lain), akan diumumkan besok. Kita akan mengundang teman-teman media di acara Konferensi Pers secara hybrid langsung dari Seoul, besok malam jam 21.00 waktu Seoul (jam 19.00 WIB),” kata Susiwijono dalam keterangannya, Senin (30/3).
Pengumuman ini dilakukan di tengah lawatan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara.
Prabowo bersama rombongan semula bertolak menuju Jepang dalam rangka kunjungan resmi menemui Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi pada Minggu (29/3). Usai berkunjung ke Jepang, Prabowo diagendakan melanjutkan lawatannya ke Seoul, Korea Selatan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memfinalisasi skema WFH bagi ASN. Kebijakan ini merupakan strategi pemerintah untuk menghemat energi guna mengantisipasi dampak perang Iran.
“Segera, sebelum April. Kira-kira (diumumkan) minggu ini,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).
Kendati demikian, Airlangga belum mengungkapkan kebijakan ini akan diumumkan dan mulai diterapkan. Ia mengaku tengah menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan WFH sebelumnya mengatakan, pengumuman skema WFH akan disampaikan oleh Airlangga.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang mengumumkan,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Dalam membuat skema WFH, pemerintah menghitung dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Ini karena penerapan WFH dapat mengurangi kegiatan masyarakat.
“Jadi hitungannya enggak satu titik saja, itu yang namanya general equilibrium approach. Sehingga, enggak ada yang hilang dari ekonomi itu,” katanya.
Purbaya mengatakan, pemerintah menilai Jumat menjadi hari dengan jam kerja paling pendek. Dengan demikian, dampak dari kebijakan WFH pada hari tersebut terhadap ekonomi secara keseluruhan dapat relatif lebih kecil.
"Di pabrik juga sama kan paling pendek itu, jadi dipilih yang paling sedikit shock-nya ke produktivitas,” katanya.
Pemerintah tengah mengkaji kebijakan kerja fleksibel atau WFH selama satu hari dalam seminggu guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 20% konsumsi BBM nasional.
Purbaya sebelumnya mengatakan, estimasi itu berdasarkan kalkulasi kasar di internal pemerintah. “Ada hitungan kasar sekali, kira-kira (penghematan) seperlimanya, sekitar 20%,” kata dia, usai salat Id di Masjid Salahuddin, di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3).
Menurut dia, pemerintah tidak menyarankan WFH lebih dari sehari meski kebijakan tersebut berpotensi menghemat BBM lebih banyak. Ini karena ada kekhawatiran mengenai penurunan efektivitas kerja.
“Kalau terus-terusan WFH, nanti tidak kerja-kerja. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan baik dari rumah,” ujarnya.
Dia juga menyoroti potensi penyalahgunaan fleksibilitas kerja, seperti kecenderungan pekerja sulit dicari saat WFH. Meskipun, kebijakan itu dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat termasuk sektor pariwisata.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan WFH akan diterapkan satu hari dari lima hari kerja dan menyasar ASN serta sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melaksanakannya. Satu hari saja (dalam seminggu),” ujarnya.
