Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik fokus mendalami peran pihak di luar tersangka.
“KPK terus mendalami dan menelusuri peran pihak-pihak lainnya, baik pada klaster ini, maupun klaster lainnya,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Maret 2026.
Asep menjelaskan sudah ada dua klaster, yaitu pihak swasta dan pejabat yang ditetapkan dalam kasus ini. Pada klaster pejabat, KPK menetapkan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan eks Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka.
Pada klaster pihak swasta, KPK menetapkan Direktur Operasional Perusahaan Travel Haji dan Umrah, Ismail Adham (ISM), dan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR), sebagai tersangka. Pada kasus ini, semua pihak yang terlibat memiliki peran krusial.
“Yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memiliki peran krusial dalam proses penetapan, pembagian, dan pengisian kuota tambahan,” ujar Asep.
Gedung KPK. Metrotvnews.com/Candra
Total, ada empat tersangka dalam kasus korupsi pembagian kuota haji, yaitu Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Azis. Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.
Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata masing-masing 50 persen.
KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umrah juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.
