Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 11 juta kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai 98%.
Dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas dengan BPJS Kesehatan dan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia di Jakarta, Saifullah menjelaskan pendataan ulang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.
Ia mengungkapkan, dari total 11 juta kepesertaan yang sempat dinonaktifkan pada Januari lalu, pemerintah telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap lebih dari 106.000 penerima manfaat yang menderita penyakit katastropik alias penyakit kronis namun tidak menular seperti jantung, ginjal hingga kanker.
Selain itu, berdasarkan data terbaru, sebanyak 246.280 penerima manfaat telah memperoleh reaktivasi melalui Surat Keputusan (SK) pada Maret 2026. Sementara itu, 276.788 penerima manfaat lainnya masih dalam proses penerbitan SK reaktivasi yang ditargetkan selesai pada April 2026.
Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah direaktivasi maupun yang mendapatkan reaktivasi otomatis mencapai sekitar 5,6% dari total 11 juta kepesertaan, atau setara dengan 625.221 penerima manfaat.
"Perlu diingat bahwa status aktif kepesertaan berlaku tiga bulan setelah SK terbit," kata Saifullah seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga
- Asabri Pastikan Hak Santunan Prajurit TNI Gugur di Lebanon
- 6 Fakta Iuran BPJS Kesehatan 2026, Tarif Kelas III Rp42.000 per Orang
- Peserta PBI JKN BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Cek Cara Hidupkannya Lagi
Menurut dia, percepatan verifikasi data menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah memastikan warga yang memenuhi kriteria akan segera mendapatkan kembali hak jaminan kesehatannya setelah proses sinkronisasi data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) rampung.
Sebelumnya, Kementerian Sosial menyampaikan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bahwa pemutakhiran DTSEN sejak 2025 menemukan ketidaktepatan sasaran penerima PBI JKN.
Data menunjukkan penduduk pada kelompok Desil 1 hingga Desil 5 yang seharusnya menjadi penerima bantuan masih banyak yang belum terakomodasi, dengan jumlah mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk pada kelompok Desil 6 hingga Desil 10 dan kelompok non-desil yang masih tercatat sebagai penerima bantuan diperkirakan mencapai lebih dari 15 juta jiwa
