jpnn.com - Manajemen Lippo Cikarang memberikan penjelasan resmi soal pemanggilan salah satu karyawannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disebutkan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi terkait proses pengumpulan informasi oleh KPK.
Lippo Cikarang sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
BACA JUGA: Kasus Suap Bupati Bekasi, KPK Panggil Pihak Lippo Cikarang
"Kami menegaskan bahwa perusahaan tidak terkait dengan perkara yang sedang diselidiki," kata Manajemen Lippo Cikarang dalam pernyataan tertulis, Selasa (31/3).
Dijelaskan, transaksi pembelian properti yang disebutkan dalam pemberitaan merupakan transaksi komersial biasa, yang mengikuti prosedur standar. Unit tersebut kemudian telah dibatalkan sesuai ketentuan dan selanjutnya dipasarkan kembali secara normal.
BACA JUGA: LippoLand Hadirkan Ruko Modern dengan Potensi Pasar Besar di Lippo Karawang
"Kami juga menegaskan bahwa hal ini tidak memiliki keterkaitan dengan berbagai program pengembangan perumahan yang sedang berjalan, termasuk inisiatif perumahan bagi MBR," terangnya.
Lippo Cikarang tetap berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan mendukung penuh upaya transparansi serta penegakan hukum.
BACA JUGA: Lippo Cikarang Raup Marketing Sales Rp1,65 Triliun di 2025, Pendapatan Memelesat 133%
Dalam pemberitaan di JPNN, Selasa (31/3) berjudul Kasus Suap Bupati Bekasi KPK Panggi Pihak Lippo Cikarang, seorang pegawai bagian legal Lippo Cikarang dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saksi yang diperiksa berinisial RR.
Kasus ini merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 10 orang. (esy/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Mesyia Muhammad
