Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi (KDM).
Kebijakan ini dipandang sebagai solusi jitu untuk menekan penggunaan BBM serta menghemat anggaran daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar memberikan fleksibilitas bagi pegawai, melainkan sebuah respons nyata terhadap ancaman krisis energi global yang dipicu oleh tensi geopolitik dunia.
"Kebijakan WFH ini harus didukung sebagai bagian dari efisiensi birokrasi. Di tengah ancaman krisis energi global, setiap penghematan BBM dari mobilitas ASN sangat berarti," ujar Iwan saat memberikan keterangan di Bandung, Sabtu (28/3).
Dengan jumlah ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang menembus angka 33.000 orang, transisi ke kerja jarak jauh diperkirakan bakal memangkas pengeluaran operasional kantor secara signifikan, mulai dari tagihan listrik, air, hingga biaya transportasi kedinasan.
Meski demikian, Iwan memberikan catatan kritis agar mutu pelayanan kepada masyarakat tidak kendor. Pengawasan ketat melalui teknologi digital seperti sistem GPS dan absensi daring menjadi harga mati.
"WFH bukan berarti libur, tetapi memindahkan ruang kerja dengan orientasi pada hasil. Disiplin harus tetap dijaga," tegasnya.
Sejalan dengan pandangan legislatif, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sebelumnya telah memaparkan bahwa skema WFH akan diterapkan secara bergantian. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas kesehatan fiskal di wilayah Jawa Barat.
Dalam teknisnya, para ASN tetap diwajibkan hadir secara fisik di kantor pada awal pekan untuk keperluan koordinasi.
Sementara itu, di hari-hari berikutnya, pekerjaan dilakukan secara remote di bawah pantauan ketat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
"Dengan skema ini, kita bisa menekan anggaran operasional seperti listrik, air, hingga telekomunikasi di perkantoran. Ini bentuk efisiensi yang nyata," ungkap Dedi Mulyadi.
Selain dampak positif pada kas daerah, kebijakan ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas kemacetan yang kian parah dan buruknya kualitas udara, terutama di kawasan aglomerasi Bandung Raya.
