Podium MI: Gotong Royong Energi

ESKALASI konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel terbukti bukan sekadar tontonan geopolitik di layar kaca. Dampak perang kali ini sangat nyata dan mencemaskan. Bukan hanya dampak bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik, melainkan juga buat seluruh dunia.

Bagi Indonesia, dentuman di kawasan Teluk ialah sinyal bahaya bagi APBN. Ketika harga minyak mentah dunia terus bergejolak hingga melampaui asumsi makro kita, pilihannya hanya dua. Membiarkan beban subsidi energi membengkak hingga menjebol pertahanan fiskal atau mengambil langkah drastis yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.

Di antara dua pilihan cukup ekstrem itu, pemerintah, setidaknya sampai saat ini, tampaknya cenderung memilih opsi yang moderat. Salah satunya yang kini tengah ramai diperbincangkan publik ialah rencana penerapan kebijakan satu hari work from home (WFH) dalam sepekan secara nasional mulai April ini.

WFH sebetulnya bukan barang baru. Ia pernah menjadi tren saat pandemi. Namun, bukan berarti penerapan WFH kali ini sekadar upaya untuk menghidupkan kembali tren tersebut meskipun sama-sama diniatkan sebagai rem darurat. Kalau dulu kebijakan WFH dimaksudkan untuk tujuan kesehatan, yakni mengerem penyebaran virus covid-19, WFH yang sekarang lebih untuk penghematan energi dan penyelamatan ekonomi.

Kebijakan satu hari WFH ialah upaya mitigasi paling moderat agar pemerintah tidak perlu mengambil opsi pahit yang jauh lebih menyakitkan, yakni menaikkan harga BBM secara drastis di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Secara kalkulasi ekonomi, langkah itu memiliki landasan angka yang nyata, bukan semata simbolis. Jika kebijakan itu dipatuhi secara nasional, terutama di sektor-sektor yang memungkinkan, pengurangan mobilitas selama satu hari dalam sepekan diproyeksikan mampu menekan konsumsi BBM subsidi hingga 10%-15%.

Dalam hitungan tahunan, itu setara dengan penghematan fiskal Rp12 triliun hingga Rp15 triliun. Angka tersebut sangat signifikan untuk menjaga harga BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar tidak perlu dikoreksi ke atas. Jika itu yang terjadi, pasti akan memicu efek domino berupa lonjakan inflasi pada harga pangan dan jasa.

Indonesia seungguhnya tidak sedang 'bereksperimen' sendirian. Dunia telah bergerak ke arah puasa energi demi menjaga ketahanan nasional mereka. Jerman, misalnya, telah menerapkan kebijakan penghematan suhu pemanas di gedung-gedung publik dan mematikan lampu sorot pada monumen nasional demi mengurangi ketergantungan pada gas. Perancis menjalankan rencana sobriety energy yang mendorong perusahaan mengurangi konsumsi energi secara masif.

Di Asia, Jepang sejak dulu punya tradisi cool biz dan warm biz yang mengatur penggunaan pendingin dan pemanas ruangan secara ketat di perkantoran. Negara tetangga seperti Filipina bahkan tengah serius mempertimbangkan pemendekan hari kerja, dari lima hari menjadi empat hari kerja, demi menekan konsumsi bahan bakar transportasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan pemerintah menyikapi situasi global. Foto: Metro TV.

Pesan yang ingin disampaikan negara-negara tersebut tentunya sama, bahwa efisiensi ialah senjata pertahanan. Namun, tantangan pasti selalu ada. Di Indonesia, tantangan terbesar muncul dari resistensi pelaku usaha yang khawatir akan penurunan produktivitas.

"Sudah jumlah hari libur nasional plus cuti bersama sangat banyak, sekarang mau ditambah lagi dengan WFH setiap minggu. Bagaimana kami mau menggenjot produktivitas?" begitu barangkali keluh sebagian pelaku usaha dalam merespons rencana kebijakan WFH terbaru.

Kekhawatiran itu sah-sah saja. Namun, kalau kita meneropongnya dalam konteks yang lebih besar, bagi pelaku usaha, satu hari koordinasi jarak jauh secara daring sebetulnya jauh lebih ringan biayanya ketimbang mereka harus menghadapi kenaikan biaya logistik dan operasional akibat harga BBM yang melonjak. Lagi pula, kita sudah punya modal infrastruktur digital yang teruji selama dua tahun pandemi.

Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah meyakinkan bahwa kebijakan itu bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah kontrak sosial untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Pemerintah harus berdiri di depan sebagai teladan. ASN di kementerian dan lembaga harus membuktikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan prima tanpa harus membakar ribuan liter bahan bakar hanya untuk sekadar hadir secara fisik di meja kantor. Akan tetapi, kepatuhan dunia usaha tidak bisa dipaksakan hanya dengan narasi patriotisme. Pemerintah kiranya perlu mempertimbangkan pemberian insentif, apakah itu berupa relaksasi pajak atau kemudahan birokrasi bagi perusahaan yang mampu membuktikan penghematan energi secara kolektif. Dengan begitu, pelaku usaha merasa menjadi mitra dalam solusi, bukan sekadar objek kebijakan.

Satu hari WFH bukan berarti kita berhenti melaju. Bukan pula kita sedang dipaksa mundur. Ibarat mengendarai mobil, itu merupakan cara kita mengganti persneling agar mesin ekonomi tidak overheat dan mogok di tengah jalan. Barangkali, bolehlah kita maknai kebijakan WFH April ini sebagai gerakan 'gotong royong energi'.

Di tengah ketegangan dunia yang tak menentu, efisiensi di meja kerja ialah strategi paling masuk akal. Kebijakan itu ialah ujian sejauh mana negara dan publik, termasuk sektor swasta, dapat bersinergi menjaga napas panjang Indonesia di tengah badai krisis global.

(Dewan Redaksi Media Group Ahmad Punto)