Pemprov DKI Jakarta menyambut baik dan siap melaksanakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang diumumkan dalam konferensi pers mengenai Mitigasi Risiko & Antisipasi Dinamika Global pada Selasa (31/3) malam.
Kebijakan ini mencakup transformasi budaya kerja nasional melalui Work From Home (WFH), implementasi B50, serta berbagai langkah efisiensi anggaran sebagai antisipasi terhadap gangguan rantai pasok dan ketegangan geopolitik dunia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menegaskan komitmen penuh Pemprov DKI untuk mengikuti arahan pusat.
“Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari Pemerintah Pusat,” kata Pram dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/4).
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim juga menyampaikan, Pemprov DKI akan segera menyesuaikan pelaksanaan kebijakan ini di tingkat daerah sesuai arahan pusat.
“Kami melihat kebijakan ini sebagai langkah visioner pemerintah pusat dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas berbasis digital, dan ketahanan fiskal di tengah dinamika global yang tidak menentu. Jakarta sebagai ibu kota negara siap menjadi contoh dalam penerapan kebijakan ini, sekaligus memastikan layanan publik tetap prima,” jelas Chico.
Sesuai kebijakan nasional, penerapan WFH bagi ASN Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan 1 hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.
“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum," kata Pram.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN eselon I hingga Camat dan Lurah, yang tetap melaksanakan tugas secara tatap muka penuh.
Kebijakan WFH juga dikecualikan bagi layanan publik esensial seperti kesehatan, keamanan, logistik, industri strategis, serta pendidikan dasar dan menengah yang tetap melaksanakan kegiatan tatap muka lima hari seminggu.
Pemprov DKI juga akan mendukung imbauan kepada sektor swasta melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik usaha masing-masing.
Di sektor energi, Pemprov DKI menyambut implementasi B50 mulai 1 Juli 2026 yang diproyeksikan mengurangi ketergantungan BBM fosil hingga 4 juta KL dan menghemat subsidi sekitar Rp 48 triliun secara nasional. Penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi akan diterapkan, sementara harga BBM subsidi tetap flat.
Dari sisi anggaran, kebijakan WFH diprediksi akan memberikan kontribusi penghematan signifikan bagi APBN dan masyarakat Jakarta, termasuk Rp 6,2 triliun kompensasi BBM serta Rp 9 triliun belanja BBM masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta juga mendukung refocusing anggaran sebesar Rp 121,2 hingga Rp 130,2 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif, termasuk rekonstruksi pascabencana.
“Langkah-langkah ini memperkuat ketahanan Jakarta menghadapi berbagai risiko global, sekaligus mendorong transformasi menuju budaya kerja yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kami yakin, dengan sinergi pusat-daerah yang solid, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi yang tangguh dan berdaya saing,” tambah Chico.
Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh ASN, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung kebijakan ini demi kepentingan bersama.
Informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan di tingkat provinsi akan disampaikan melalui surat edaran resmi dalam waktu dekat.
