JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyiapkan skenario mitigasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 untuk menghadapi situasi geopolitik yang sedang bergejolak di Timur Tengah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Puji Raharjo menuturkan, fokus utama pemerintah saat ini bukan hanya pada kesiapan teknis, tetapi juga pada aspek keselamatan jemaah haji.
"Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang," kata Puji, dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (1/4/2026).
Puji telah menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah.
Baca juga: KPK: Ketum Kesthuri Ada di Luar Negeri Tak Ganggu Penyidikan Kasus Kuota Haji
Ia mengungkapkan, Kemenhaj telah menyusun langkah-langkah luar biasa untuk menghadapi situasi geopolitik di kawasan.
"Pemerintah sedang mematangkan skema Tanazul (pemulangan lebih awal/penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) untuk menjaga kelancaran arus jemaah," ucap dia.
Sementara kewajiban pembayaran Dam (denda/sembelihan), Puji menekankan prinsip kemudahan dan kebebasan bagi jemaah.
Pemerintah hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jemaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing.
Baca juga: Imbas Konflik Timur Tengah, Menhaj Berusaha Cegah Naiknya Biaya Haji 2026
"Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing," ucap dia.
Menanggapi skenario tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus mengingatkan pemerintah agar aspek pengawasan di titik krusial tidak boleh longgar.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat," tegas Dailami.
Baca juga: Penjelasan Menhaj soal Pelaksanaan Haji 2026 di Tengah Kegelisahan Jemaah atas Gejolak Timur Tengah
Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori menambahkan, tim KUG di lapangan bekerja secara intensif.
Ia memastikan kesiapan transportasi, hotel, dapur katering, hingga layanan kesehatan terus dimatangkan sebelum kloter pertama tiba.
Diketahui, kloter pertama jemaah haji Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci pada 22 April 2026.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
