Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan tersebut disampaikan usai acara groundbreaking pembangunan kantor Wali Kota, Setda, dan DPRD di Halaman Setda, Rabu (1/4/2026).
Pria yang akrab disapa Aaf ini menilai kebijakan WFH berpotensi membuat kinerja pelayanan publik tidak maksimal, sementara hak gaji ASN tetap diterima penuh.
“Saya termasuk yang tidak setuju dengan WFH ASN. Keenakan ASN nanti, tidak bekerja dan berangkat kantor melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat tapi gaji tidak dipotong, masih utuh,” ujar Aaf.
Menurut Aaf, jika tujuan utama pemerintah pusat melakukan pengkajian WFH adalah untuk penghematan energi dan BBM, maka ada cara lain yang lebih relevan untuk diterapkan di Kota Pekalongan.
Ia mengusulkan agar ASN tetap masuk kantor, namun beralih ke transportasi yang ramah lingkungan pada hari-hari tertentu.
“Mending kalau kita mau hemat energi, BBM dan sebagainya tetap ngantor, tapi di hari-hari tertentu opsinya bisa jalan kaki, naik angkutan umum, ataupun bersepeda,” tuturnya.
Meskipun aturan ini masih digodok oleh pemerintah pusat, Aaf menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut jika dirasa tidak mendesak.
“Kondisi geografis di Kota Pekalongan masih sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kota besar seperti Jakarta, Semarang, atau Surabaya yang jarak antar lokasinya sangat berjauhan,” paparnya.
Menurutnya, sejauh ini hanya kantor Dinperpa saja yang lokasinya dianggap lumayan jauh, sementara instansi lainnya masih sangat memungkinkan untuk dijangkau oleh ASN dengan bersepeda.
“WFH itu menjadi opsi terakhir untuk saya. Kalau kita kota kecil, saya rasa masih bisa ASN untuk bersepeda. Dari ASN sendiri tidak ada penolakan, malah mereka setuju,” pungkasnya. (em-aha)
