Kasus Campak, DPR Minta Pemerintah Perkuat Cakupan Imunisasi

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyoroti maraknya kasus penyakit campak di Indonesia yang telah mengakibatkan kematian pada balita hingga tenaga kesehatan. Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program imunisasi nasional, guna memastikan tidak ada celah dalam perlindungan kesehatan dasar masyarakat.

“Kasus kematian akibat campak yang tidak sedikit sejak awal tahun ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Dan tentunya ini menjadi kabar duka bagi layanan kesehatan Indonesia,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
 

Puan menilai, meskipun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan adanya tren penurunan kasus sebesar 93 persen pada pekan ke-12 tahun 2026, fakta di lapangan menunjukkan risiko fatalitas masih tinggi. Sepanjang tahun ini, tercatat 10 kasus kematian akibat campak yang didominasi oleh balita yang belum pernah mendapatkan imunisasi.

“Terutama pada program imunisasi yang selama ini menjadi fondasi pencegahan penyakit menular. Walaupun ada tren penurunan, tapi faktanya kasus campak masih banyak ditemukan dan ini harus menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi anak,” ujar Puan.

Puan juga menyoroti pada kasus gugurnya seorang dokter internsip di Kabupaten Cianjur akibat komplikasi campak pada Maret lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok dewasa muda, terutama tenaga kesehatan yang berada di garis depan, juga memiliki risiko tinggi yang memerlukan perlindungan imunisasi lebih luas.

“Bagaimana tidak? Campak merupakan penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi, tapi masih berisiko memicu komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Setiap kematian yang sebenarnya dapat dicegah harus menjadi bahan evaluasi serius,” imbuh Puan.


Campak. Foto: Shutterstock.

Mantan Menko PMK ini mengingatkan pemerintah bahwa ketersediaan vaksin tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat. 

Ia menengarai rendahnya partisipasi imunisasi di beberapa daerah, termasuk adanya status Kejadian Luar Biasa (KLB) di Klaten, Cilacap, dan Pati, dipengaruhi oleh derasnya disinformasi.

“Negara tidak boleh membiarkan perlindungan kesehatan dasar melemah hanya karena informasi yang salah lebih cepat dipercaya daripada penjelasan ilmiah. Penanganan kejadian luar biasa campak perlu diarahkan tidak hanya pada respons medis jangka pendek, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan secara menyeluruh,” tegas Puan.

Dia mendorong pemerintah memastikan cakupan imunisasi dasar menjangkau wilayah terpencil dan memperkuat edukasi kesehatan berbasis komunitas. Menurutnya, negara harus hadir hingga tingkat akar rumput untuk membangun literasi kesehatan sehingga hak hidup seluruh warga negara dapat terlindungi.