jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa menutup mata dengan adanya sinyal bahaya perekonomian, dampak ketegangan geopolitik dunia.
Konflik Iran vs AS+Israel telah membuat harga minyak dunia melonjak dan itu bukan lagi isu global, tetapi sudah ancaman nyata bagi ketahanan fiskal dan energi nasional.
BACA JUGA: Harga Minyak Menggila, Pemda di Australia Malah Menggratiskan Transportasi Umum
"Dunia tengah menghadapi persoalan energi serius. Negara-negara tetangga sudah mulai menaikkan harga BBM sebagai dampak langsung perang di Timur Tengah,” ujar Syahganda dalam Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik”, di Jakarta, Rabu (1/4).
Apa yang diungkap Syahganda didukung temuan Tim Ekonomi GREAT Institute terkait harga minyak dunia yang sempat menyentuh angka USD 120 per barel. Angka ini melonjak tajam melampaui asumsi APBN 2026 yang hanya mematok USD 70 per barel.
BACA JUGA: Harga Minyak Dunia Meroket, Indonesia Berpeluang Jadi Pemain Penting Industri EV Dunia
"Setiap kenaikan 1 dolar harga minyak akan menambah beban subsidi energi hingga triliunan rupiah," kata peneliti GREAT Institute, Yossi Martino.
Dalam skenario terburuk, defisit anggaran Indonesia berpotensi melebar hingga ke level 3,80 persen sampai 4,30 persen terhadap PDB.
BACA JUGA: Ekonom: Insentif Kendaraan Listrik Perlu Diperkuat di Tengah Lonjakan Harga Minyak Global
“Turbulensi ini nyata. Indonesia pasti terimbas karena ruang fiskal kita akan makin sempit untuk menanggung beban subsidi,” kata Yossi.
Selain beban biaya, masalah fisik cadangan energi juga menjadi sorotan. Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan energi untuk sekitar 20 hingga 25 hari konsumsi.
"Angka ini sangat jauh dari standar ideal internasional yang merekomendasikan cadangan selama 90 hari," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan UNHAN, Mayjen TNI Priyanto. menyoroti bahwa Indonesia bukan hanya price taker, tetapi juga risk taker. Dia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa sekadar mengelola krisis, tetapi harus membangun sistem yang tahan krisis.
“Karena Indonesia net importir, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial dan pertahanan. Transformasi menuju ketahanan energi bukan pilihan, tetapi keharusan,” kata Mayjen Priyanto.
Hal senada disampaikan ahli pertahanan dan keamanan, Mayjen (Purn) Pujo Widodo, yang mengingatkan bahwa ketahanan energi yang tipis ini membuat Indonesia berada dalam posisi rentan.
Di sisi politik, anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo, mengapresiasi langkah pemerintah yang sejauh ini belum menaikkan harga BBM. Namun, dia mengingatkan bahwa kebijakan ini memiliki batas waktu.
“DPR mengapresiasi harga belum naik, tetapi ini sifatnya hanya menggeser beban. Tanpa langkah struktural, kredibilitas kebijakan kita akan dipertanyakan. Penyesuaian harga di masa depan mungkin tidak terhindarkan,” kata Sartono.
Pandangan yang lebih berani datang dari Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat. Ia menilai lebih baik ada penyesuaian harga BBM daripada membiarkan defisit negara membengkak.
“Tak soal harga BBM naik dahulu, toh nanti bisa turun lagi setelah perang usai, dibanding risiko defisit yang makin tidak terkendali,” tuturnya.
Meski di tengah krisis, para pakar melihat adanya peluang untuk percepatan transisi energi. Ahli Energi Terbarukan, Yudo Dwinanda Priaadi mendorong pemerintah untuk tancap gas mengembangkan PLTS hingga PLTN.
Sementara itu, dari perwakilan dari PT Bukit Asam, Turino Yulianto mengusulkan percepatan gasifikasi batubara sebagai pengganti LPG impor yang selama ini membebani devisa.
Dari sisi industri otomotif, Kukuh Kumara (Gaikindo) dan Hari Budianto (AISI) menegaskan bahwa mesin kendaraan di Indonesia sebenarnya sudah siap mengonsumsi bahan bakar alternatif seperti bioetanol (E85), asalkan pasokan bahan bakarnya tersedia secara konsisten. (esy/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Mesyia Muhammad
