Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara FIA UI yang juga pengamat tata kota, Muh Azis Muslim, menilai efektivitas kebijakan hemat energi sangat bergantung pada implementasi di lapangan.
Namun secara desain, Azis mengatakan, kebijakan ini sudah mengarah pada dampak penghematan yang cukup besar.
“Kalau kita melihat dari delapan langkah yang ditetapkan pemerintah, itu memiliki potensi untuk bisa efektif, selama ada pengawalan implementasi, edukasi ke masyarakat, dan konsistensi penerapan,” kata Azis kepada kumparan, Rabu (1/4).
Menurutnya, dua kebijakan yang paling berdampak signifikan adalah penerapan work from home (WFH) dan perluasan car free day (CFD). Kedua langkah tersebut secara langsung mengurangi mobilitas harian masyarakat, yang selama ini menjadi penyumbang besar konsumsi energi di perkotaan.
“Dari sektor transportasi tentu ini akan bisa membawa dampak yang signifikan, karena mobilitas harian mengalami perubahan,” ujarnya.
Azis menjelaskan, berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi akibat WFH dan CFD berpotensi menekan konsumsi bahan bakar secara langsung.
Namun, Azis mengingatkan bahwa besarnya dampak penghematan energi tetap bergantung pada dukungan infrastruktur, terutama transportasi publik.
Di kota-kota besar seperti Jakarta, sistem transportasi dinilai relatif lebih siap. Sebaliknya, di daerah lain, kesiapan ini masih menjadi tantangan.
“Transportasi publik akan menentukan sejauh mana peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bisa terjadi,” jelasnya.
Selain faktor infrastruktur, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi kunci.
Tanpa pergeseran pola mobilitas yang berkelanjutan, dampak kebijakan dikhawatirkan hanya bersifat sementara, seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19.
“Kalau tidak diimbangi perubahan struktural dan kelembagaan, bisa jadi efeknya hanya sementara. Setelah kondisi kembali normal, perilaku masyarakat bisa kembali seperti semula,” kata dia.
Di sisi lain, Azis juga menyoroti kebijakan refocusing anggaran dan pengembangan energi terbarukan sebagai langkah strategis yang mendukung efisiensi jangka panjang.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus mengarahkan belanja negara ke sektor yang lebih produktif.
Sebagai informasi, delapan kebijakan hemat energi ini mencakup penerapan WFH bagi ASN, pembatasan kendaraan dinas, efisiensi perjalanan dinas, dorongan WFH di sektor swasta, penyesuaian sektor pendidikan, refocusing anggaran hingga Rp130 triliun, implementasi bahan bakar B50, serta optimalisasi program Makan Bergizi Gratis.
Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk konflik Iran–Israel dan Amerika Serikat, serta disebut sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional.
