Bisnis.com, MEDAN – Komisi II DPR RI menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjalankan perannya, termasuk soal tata kelola, pengendalian internal, kinerja perseroan, hingga penyaluran kredit.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dalam kunjungan kerja (kunker) ke PT Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan BUMD, Rabu (1/4/2026).
"Beberapa isu seperti pengelolaan kredit juga menjadi perhatian [kami]. Kami menekankan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat bagi keberlangsungan perekonomian di bawah," kata Bahtra.
Dia mengatakan keberadaan BUMD di daerah bukan sekadar entitas bisnis, namun juga menjadi motor penggerak perekonomian.
Oleh karena itu, lanjutnya, Bank Sumut harus berperan mendukung perekonomian daerah, di samping menjadi penyedia layanan publik yang profesional. Salah satunya dengan pemerataan distribusi kredit/pembiayaan hingga ke sektor kecil.
DPR RI menekankan agar Bank Sumut merangkul pelaku ekonomi menengah ke bawah lewat pembiayaan agar dampak penyaluran kredit dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Baca Juga
- Gubernur Sumsel Tanggapi Pengadaan 4 Mobil Dinas Senilai Rp4,94 Miliar di Tengah Efisiensi
- Pengadaan Mobil Dinas Pemprov Sumsel Rp4,94 Miliar di Tengah Efisiensi, Ada Alphard Hingga Palisade
- DJPb Catat TKD ke Sumbar Capai Rp5,27 Triliun
"Jangan sampai perputaran ekonomi hanya dinikmati segelintir orang di kalangan atas. Kredit harus lebih banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah agar dampaknya terasa nyata bagi seluruh rakyat Sumatera Utara," kata Bahtra.
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir dalam kunker tersebut juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah, pengelolaan keuangan yang baik, serta tata pemerintahan yang efektif sebagai acuan penguatan BUMD di seluruh daerah.
Bima Arya mengungkapkan saat ini pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyiapkan model tata kelola baru melalui Undang-Undang BUMD.
Beberapa poin yang ditonjolkan yakni pemisahan antara fungsi finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan pemilik modal, serta akses permodalan dan pengelolaan aset yang fleksibel.
"Itu semua bermuara pada tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih akuntabel," kata Bima Arya.
Adapun Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) selaku pemegang saham pengendali Bank Sumut mengatakan BUMD khususnya Bank Sumut selama ini telah berjalan selaras dengan program-program pemerintah.
Gubernur Sumut Bobby Nasution pun mengatakan bahwa provinsi tersebut memiliki potensi kekuatan dari segi fiskal.
"Kecenderungannya memang BPD (Bank Pembangunan Daerah) ini terkesan lebih mengandalkan pemerintah daerah dan jajarannya untuk bertahan dan mendapatkan dividen. Karena itu kami menyampaikan bahwa Sumut sebagai provinsi besar dengan 33 kabupaten/kota memiliki potensi kekuatan dari segi fiskal," ujar Bobby dalam agenda kunker tersebut.
Dia juga menyampaikan saat ini posisi Bank Sumut masih berada di bawah sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Pulau Jawa. Namun, kinerja Bank Sumut masih lebih baik dibandingkan BPD lain di Sumatra.
Bobby pun berharap kehadiran para legislator ke Bank Sumut dapat mendorong peningkatan tata kelola serta kinerja perseroan.
"Ini tentu menjadi kekuatan sekaligus catatan penting agar Bank Sumut dapat meningkatkan dividen, sehingga BUMD ini menjadi perusahaan yang mandiri," ujarnya.
