Indonesia Packaging Federation (IPF) menyebut kenaikan harga bahan baku kemasan juga akan berdampak pada harga kemasan fleksibel seperti kemasan minyak goreng, beras dan lainnya. Adapun kenaikan harga kemasan bisa mencapai 40 persen.
Direktur Eksekutif IPF, Henky Wibawa, menjelaskan hal ini merupakan dampak perang di mana arus pasokan terganggu akibat penutupan Selat Hormuz.
“Porsi biaya bahan baku berkisar 50-70 persen dari biaya total kemasan. Nah, kalau kenaikan harga bahan baku itu minimal 80 persen, maka biaya kemasan akan naik paling tidak 50 persen x 80 persen = 40 persen,” kata Henky kepada kumparan, Kamis (2/4).
Dengan kondisi ini, Henky menilai situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk industri kemasan. Maka dari itu, ia berharap agar ada kolaborasi dan inovasi antara produsen kemasan dengan pemilik merek.
“Jadi bisa dibayangkan, bagi produsen kemasan harus menaikkan harga jual atau memotong margin keuntungan? Bagi produk jadi, harus menghitung dari elastisitas permintaan. Makanya perlu kolaborasi dan inovasi bersama antara produsen kemasan dan pemilik merek dalam hal ini,” ujarnya.
Saat ini, Henky menjelaskan bahwa pabrik polimer maupun petrokimia di Asia Tenggara seperti Taiwan, China, Korea Selatan, dan Timur Tengah sudah mendeklarasikan status kondisi kahar. Hal ini karena masalah pasokan naphtha memaksa produsen menurunkan tingkat operasi pada naphtha cracker dan fasilitas polimer hilir.
Dia juga tak menutup kemungkinan bahwa harga kemasan plastik ke depannya masih akan terus naik.
“Jika situasi ini berlanjut, kondisi pasokan global dapat semakin ketat dan volatilitas harga diperkirakan meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” kata Henky.
Sebelumnya, pemerintah juga bergerak cepat mencari alternatif pasokan bahan baku plastik menyusul terganggunya impor dari Timur Tengah akibat perang di Iran. Seretnya pasokan membuat harga plastik di dalam negeri naik.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan Indonesia kini mulai menjajaki sumber baru dari berbagai negara.
“Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika,” kata Budi.
Meski begitu, ia mengakui proses peralihan pasokan tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan penyesuaian rantai distribusi.
Selain membuka pasar baru, pemerintah juga aktif berkomunikasi dengan pelaku industri dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mencari pemasok tambahan. Langkah ini dilakukan agar pasokan bahan baku tetap terjaga dan produksi dalam negeri bisa kembali stabil.
