Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus campak yang masih marak di Indonesia hingga menyebabkan kematian, baik pada balita maupun orang dewasa. Ia menekankan pentingnya evaluasi serius terhadap program vaksinasi atau imunisasi campak.
“Kasus kematian akibat campak yang tidak sedikit sejak awal tahun ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Dan tentunya ini menjadi kabar duka bagi layanan kesehatan Indonesia,” kata Puan, Rabu (1/4).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat tren penurunan kasus campak, data nasional masih menunjukkan adanya 10 kematian sepanjang 2026. Sebagian besar korban merupakan balita yang tidak pernah mendapatkan imunisasi campak.
Salah satu kasus fatal menimpa seorang dokter magang di Kabupaten Cianjur berinisial AMW (25), yang meninggal dunia pada 26 Maret 2026 akibat komplikasi jantung dan otak setelah diduga terpapar saat menangani pasien campak, namun tetap bertugas meski telah bergejala.
Menurut Puan, kematian balita dan wafatnya dokter muda tersebut menjadi peringatan serius bahwa perlindungan kesehatan dasar masyarakat tidak boleh memiliki celah.
“Terutama pada program imunisasi yang selama ini menjadi fondasi pencegahan penyakit menular,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Data Kemenkes menunjukkan penurunan signifikan kasus suspek dan terkonfirmasi campak, yakni sebesar 93 persen pada pekan ke-12 tahun 2026 dibandingkan minggu pertama. Meski begitu, surveilans dipastikan tetap dijalankan secara ketat.
Puan menilai kewaspadaan tetap diperlukan karena kasus campak masih ditemukan di sejumlah daerah. Ribuan kasus positif tercatat di wilayah Jawa Tengah, dengan tiga kabupaten berstatus kejadian luar biasa (KLB), yakni Klaten, Cilacap, dan Pati.
“Walaupun ada tren penurunan, tapi faktanya kasus campak masih banyak ditemukan dan ini harus menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi anak,” ujar Puan.
“Bagaimana tidak? Campak merupakan penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi, tapi masih berisiko memicu komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik,” imbuhnya.
Mantan Menko PMK itu menilai munculnya kembali korban jiwa akibat campak menunjukkan persoalan kesehatan publik tidak hanya terkait ketersediaan layanan, tetapi juga kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap intervensi kesehatan yang efektif.
“Setiap kematian yang sebenarnya dapat dicegah harus menjadi bahan evaluasi serius. Negara tidak boleh membiarkan perlindungan kesehatan dasar melemah hanya karena informasi yang salah lebih cepat dipercaya daripada penjelasan ilmiah,” sebut Puan.
Ia juga menekankan penanganan KLB campak harus diarahkan tidak hanya pada respons medis jangka pendek, tetapi juga penguatan sistem pencegahan secara menyeluruh.
“Penanganan kejadian luar biasa campak perlu diarahkan tidak hanya pada respons medis jangka pendek, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan secara menyeluruh,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah memastikan cakupan imunisasi dasar menjangkau wilayah berisiko, memperkuat edukasi berbasis komunitas, serta membangun strategi komunikasi yang menjawab keraguan masyarakat.
“Perlu juga perhatian lebih terhadap kelompok dewasa muda setelah adanya korban dari kalangan tenaga kesehatan. Perlindungan imunisasi perlu dibaca lebih luas, khususnya terhadap kelompok yang memiliki interaksi tinggi dalam pelayanan publik dan lingkungan kerja berisiko,” papar Puan.
Ia menambahkan penguatan kesehatan publik harus berjalan seiring dengan literasi kesehatan masyarakat.
“Negara perlu hadir sampai ke tingkat komunitas agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, merasa dilibatkan, dan memiliki kepercayaan bahwa setiap kebijakan kesehatan dijalankan untuk melindungi hak hidup seluruh warga negara,” pungkasnya.
