BOGOR, KOMPAS.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan tidak semua aparatur sipil negara (ASN) dapat menjalankan skema work from home (WFH).
Sejumlah perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO).
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/1633-BKPSDM Tahun 2026 tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai dalam Rangka Efisiensi Anggaran dan Penghematan Energi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Baca juga: WFH Satu Hari Sepekan, Bagaimana Skema Penyaluran Bansos?
Dalam SE itu disebutkan, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator (Eselon III), serta camat dan lurah tetap melaksanakan WFO.
Selain itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat juga tetap bekerja dari kantor.
Di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor juga termasuk dalam kategori yang tetap WFO.
"Unit Layanan Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Bogor (RSUD,UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda, dan UPTD PSC 119), unit Layanan Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Bogor (UPTD PAUD, UPTD SD, UPTD SMP, dan UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis)," tulis surat tersebut.
Selain itu, unit layanan pendapatan daerah yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor serta unit layanan publik lainnya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat juga tetap menjalankan WFO.
Baca juga: Pramono Atur Ketat WFH ASN DKI: Larang Kerja di Kafe, Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menegaskan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.
"Jadi artinya ada beberapa unit kerja yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan WFH, mereka akan terus melaksanakan tugas melayani masyarakat. Untuk unit-unit kerja yang memang dimungkinkan untuk melaksanakan WFH itu mereka boleh melaksanakan WFH," kata Dedie, pada Rabu (1/3/2026).
Batas respons lima menitDalam SE tersebut, tepatnya pada poin 7 huruf f, ASN yang menjalankan WFH diwajibkan tetap responsif dan mudah dihubungi selama jam kerja.
"Responsif dan mudah dihubungi pada saaf WFH (menjawab panggilan pekerjaan dengan ketentuan kurang dari 3 kali panggilan, dan merespons pesan lekerjaan dengan ketentuan paling lama 5 menit)," tulis SE tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahadian, menjelaskan bahwa ketentuan ini mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.
"Iya harus menyala dan harus respons. Sesuai SE Mendagri, (batasan waktu respons) lima menit," jelas Dani Rahadian kepada Kompas.com, pada Kamis (2/4/2026).
Baca juga: Pemkot Tangerang Belum Tetapkan WFH ASN Setiap Jumat, Tunggu Surat Edaran Pusat
Di sisi lain, Dedie A Rachim juga menegaskan adanya sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.
"Pertama diberikan teguran lisan kemudian kalau masih bandel nanti ada peringatan 1, 2, dan seterusnya ya. Adalah mekanisme kalau ASN mah. Insya Allah," ungkap Dedie.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik, meskipun sebagian ASN menjalankan tugas secara fleksibel melalui skema WFH.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
