Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon hingga akhir 2025 menembus angka 229.640 jiwa, sehingga menempatkan daerah ini di posisi kelima tertinggi di Jawa Barat, di tengah perayaan hari jadi ke-544.
Dalam rentang 2021 hingga 2025, Kabupaten Cirebon tidak pernah keluar dari lima besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat. Meski secara tren jumlahnya menurun dari sekitar 271.000 jiwa pada 2021, penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk menggeser posisi Cirebon dari papan atas.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengakui persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Dia menyebut, kompleksitas persoalan ekonomi di wilayahnya tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
“Penurunan angka kemiskinan memang terjadi, tetapi tantangannya masih besar. Kami terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal,” ujar Imron, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, karakteristik wilayah Kabupaten Cirebon sebagai daerah perbatasan membawa tantangan tersendiri. Ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses lapangan kerja formal, hingga masih dominannya sektor informal menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka kemiskinan.
Secara regional, ketimpangan antarwilayah di Jawa Barat masih terlihat jelas. Kabupaten dengan jumlah penduduk besar seperti Bogor dan Garut mendominasi angka kemiskinan, diikuti Bandung dan Cianjur. Dalam konteks ini, Cirebon berada dalam kelompok daerah dengan beban sosial-ekonomi cukup tinggi.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Pantura, posisi Cirebon relatif sejalan dengan Indramayu yang juga mencatat angka kemiskinan tinggi. Hal ini mengindikasikan kawasan pesisir utara Jawa Barat masih menghadapi persoalan struktural, seperti rendahnya produktivitas sektor pertanian dan terbatasnya diversifikasi ekonomi.
Imron menegaskan, pemerintah daerah saat ini fokus pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, program bantuan sosial juga terus disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Menurut Imron, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon membutuhkan intervensi yang lebih terarah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menarik investasi ke daerah.
Apalagi, tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat secara umum menunjukkan perkembangan positif. Total penduduk miskin di provinsi ini turun dari sekitar 4,19 juta jiwa pada 2021 menjadi 3,65 juta jiwa pada 2025. Namun, penurunan tersebut belum merata di seluruh wilayah.
"Kabupaten Cirebon, dengan usia yang telah melampaui lima abad, kini dihadapkan pada tantangan untuk keluar dari bayang-bayang kemiskinan yang telah lama melekat. Kami akan menghadirkan kebijakan yang lebih agresif dan terukur, posisi daerah ini berpotensi tetap stagnan dalam daftar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat," tutur Imron.
