Pemprov DKI Jakarta sedang mengerahkan upaya maksimal untuk menangani penumpukan sampah yang terjadi di beberapa wilayah di Jakarta, pasca longsor di TPST Bantargebang.
“Jakarta setiap hari menghasilkan sekitar 7.500 hingga 8.000 ton sampah. Penumpukan ini dipicu oleh longsor di Zona 4A TPST Bantargebang pada 8 Maret 2026 yang menghambat pengolahan selama sekitar 10 hari. Pemprov DKI telah dan terus mengerahkan segala daya untuk mempercepat penanganan di lapangan,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (2/4).
Ia menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan upaya intensif untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta.
Salah satunya dengan menambah armada truk dan penambahan armada pengangkutan khusus di beberapa titik prioritas yang darurat penumpukan sampah.
"Mempercepat pengangkutan dengan menambah armada truk, termasuk penambahan khusus di titik-titik prioritas seperti Pasar Induk Kramat Jati dan TPS Rawadas di Duren Sawit, Jakarta Timur," jelas Chico.
Selain itu, Pemprov DKI juga mengalihkan sementara pengiriman sampah ke zona lain di Bantargebang serta memaksimalkan fasilitas pengolahan alternatif seperti Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
"Lalu meningkatkan koordinasi antar-SKPD, dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI sebagai leading sector, untuk membersihkan titik-titik prioritas yang terdampak," ungkapnya.
Pram Setujui Pembangunan PLTSA
Pram sendiri telah menandatangani surat persetujuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta.
“Secara resmi saya sudah menandatangani surat kepada Menteri Pangan, kepada Menko Pangan dan Menteri LH untuk dua lokasi (PLTSa), yaitu di Bantargebang dan Tunjungan. Kedua lokasi itu akan dibangun pembangkit listrik tenaga sampah dengan kapasitas antara 3.000 sampai dengan 4.000 ton per hari,” jelas Pramono di Balai Kota.
Selain itu, pembangunan PLTSa di Sunter juga akan segera dilakukan. Jika rencana tersebut bisa dilakukan, Pramono meyakini hal ini dapat menjadi solusi penanganan sampah di Jakarta.
“Setiap hari sampahnya yang untuk feeder PLTSa ini kurang lebih 7.000 ton. Kalau nanti ada satu lagi sekitar 10.000 ton, maka persoalan sampah di Jakarta secara otomatis akan tertangani," katanya.
Apalagi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, harga jual untuk setiap kilowatt hour (kWh) tenaga listrik yang dihasilkan PLTSa kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai 0,20 dollar AS.
Sehingga, kata dia, hal ini akan menarik banyak orang untuk berlomba-lomba membangun PLTSa, salah satunya di Jakarta.
