Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis (2/4) menegaskan operasi militer di Selat Hormuz bukan opsi realistis, merespons dorongan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang meminta sekutu NATO untuk lebih agresif di perairan tersebut.
Pernyataan Macron langsung menyorot perbedaan sikap tajam antara Prancis dan AS dalam merespons eskalasi konflik di kawasan vital perdagangan minyak dunia.
Macron menyampaikan hal itu saat kunjungan ke Korea Selatan, di tengah meningkatnya ketegangan setelah AS mendorong sekutu-sekutunya untuk ikut membuka jalur strategis tersebut, termasuk dengan opsi militer.
Ia menegaskan bahwa pendekatan kekuatan bukan solusi yang didukung Prancis, sebagai anggota NATO.
“Sebagian pihak memang mendorong ide membuka Selat Hormuz dengan kekuatan militer, posisi yang kadang disuarakan AS, meski berubah-ubah,” ujarnya kepada wartawan di Seoul.
Menurut Macron, skenario operasi militer justru akan memicu risiko yang jauh lebih besar dan berkepanjangan. Ia menilai upaya tersebut tidak hanya sulit dilakukan, tetapi juga berpotensi membahayakan banyak pihak yang melintasi jalur vital tersebut.
“Namun itu tidak pernah menjadi opsi yang kami dukung karena tidak realistis. Prosesnya akan sangat lama dan akan membuat pihak yang melintas di selat itu terpapar risiko, baik dari Garda Revolusi maupun rudal balistik,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, jalur penting distribusi energi global, yang kembali menjadi sorotan setelah konflik terbaru di kawasan Timur Tengah melibatkan AS dan Iran.
Sikap Prancis mencerminkan kekhawatiran Eropa bahwa pendekatan militer yang didorong Washington bisa memperdalam perpecahan di dalam NATO.
Perbedaan strategi dalam menghadapi krisis global dinilai berpotensi menggerus solidaritas aliansi yang selama ini bergantung pada kepercayaan dan komitmen bersama.
