KOMPAS.com - Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, yakni lebih dari 200.000 jemaah haji per tahun serta 2 juta jemaah umrah per tahun, Indonesia memiliki potensi ekosistem ekonomi tahunan yang sangat besar.
Potensi tersebut mencakup berbagai layanan, seperti perhotelan, transportasi, logistik, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya, sehingga Indonesia diharapkan mampu mengambil posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut sekaligus memastikan perputaran uang juga terjadi di dalam negeri.
Penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga keseimbangan devisa nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi arus keluar devisa dan meningkatkan arus masuk devisa.
Baca juga: Pemerintah Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah untuk Tekan Arus Keluar Devisa
Oleh karena itu, sebagai bagian dari strategi Indonesia incorporated sesuai arahan Presiden Prabowo, maka diperlukan sinergi kementerian/lembaga (K/L) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendorong ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi.
Kolaborasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan layanan bagi jemaah haji dan umrah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Momentum sinergi K/L dan BUMN dalam pengiriman logistik haji yang dimulai tahun 2026 ini baru step awal,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dilansir dari laman ekon.go.id, Kamis (2/4/2026).
Baca juga: Wamenhaj Matangkan Logistik Haji 2026, Antisipasi Kenaikan Bahan Bakar Imbas Konflik Timur Tengah
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam acara Pelepasan Ekspor Bumbu Pasta dan Makanan Ready-to-Eat (RTE): Sinergi BUMN dalam Mendukung Ekosistem Logistik Haji 2026 di Tangerang, Banten, Kamis.
"Ke depan, akan lebih dioptimalkan untuk beberapa potensi kolaborasi lainnya, seperti pengiriman oleh-oleh haji dan umrah serta pengiriman makanan untuk kebutuhan jemaah umrah sepanjang tahun, yang tentunya akan berdampak langsung dalam menahan pelebaran defisit neraca jasa nasional dan pertumbuhan ekonomi," lanjutnya.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga mendorong penggunaan produk nasional bercita rasa Nusantara untuk jemaah haji Indonesia melalui pengiriman bumbu pasta dan makanan RTE yang diproduksi di Indonesia.
Baca juga: Ajang Penghargaan Penjualan Langsung Soroti Peran Produk Lokal
Untuk mendukung proses pengiriman tersebut, pemerintah mendorong sinergi BUMN antara PT Garuda Indonesia dan PT Pos Indonesia agar dapat membantu logistik haji dengan biaya yang efisien dan kompetitif.
Pada pengiriman tahap pertama ini, akan dikirimkan 100 ton bumbu pasta dan makanan RTE. Pengiriman dilakukan secara bertahap mulai 2-6 April 2026.
Sementara itu, pengiriman tahap berikutnya sebanyak 130 ton sedang dijadwalkan dalam rentang waktu 17-29 April 2026.
Baca juga: BPKH Limited Siapkan 475 Ton Bumbu Nusantara untuk Jemaah Haji 2025
Pentingnya ekosistem haji dan umrah terintegrasiData Neraca Pembayaran Indonesia mencatat defisit neraca jasa pada 2025 mencapai 19,8 miliar dollar Amerika Serikat (AS), dengan jasa transportasi sebagai kontributor terbesar.
Sebagian dari defisit jasa transportasi tersebut bersumber dari pengeluaran jemaah yang memanfaatkan berbagai layanan logistik dan konsumsi dari penyedia asing.
