Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Komjen (purn), A Adang Daradjatun, mengkritik durasi pendidikan bintara yang terlalu singkat. Ia menyebut, pendidikan bintara yang hanya 5 bulan itu terlalu singkat untuk membentuk kualitas personel kepolisian.
Lulusan pendidikan Bintara Polri ini, akan lulus dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).
Dalam rapat Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4), Adang mempertanyakan hal tersebut kepada Plt. Kalemdiklat Polri Irjen Pol Andi Rian Djajadi.
“Kita fair saja di ruangan ini ya. Dengan 5 bulan, apa yang diharapkan? Terbuka saja kepada kita. Karena terus terang saja, kalau masih pendidikan Polri Bintara 5 bulan, sekarang berat sekali. Karena kita tahu bahwa basis kepolisian itu ada di bintara-bintara Polri,” ujar eks Wakapolri era Da'i Bachtiar dan Sutanto ini.
Menurut Adang, durasi pendidikan yang singkat membuat kemampuan lulusan menjadi terbatas.
“Itu pertanyaan saya, apakah masih, malah sekarang 5 bulan? Tolong mungkin teman-teman anggota dewan, maaf ya sekali lagi kalau saya titip. Kalau seorang polisi dididik cuma 5 bulan, dia cuma bisa hormat, baris, lari, betul enggak?” jelasnya.
Maka, ia pun meminta dukungan anggota Komisi III DPR agar anggaran pendidikan Bintara Polri ditambah. Menurutnya, bintara merupakan tulang punggung institusi kepolisian sehingga kualitas pendidikannya harus diperkuat.
"Ya, jadi saya mendukung anggaran. Dan kedua, lebih-lebih tolonglah dipikirkan tentang anggaran dan perpanjangan pendidikan bagi bintara," katanya.
Selain itu, Adang menekankan pentingnya pendidikan polisi spesialis usai mereka lulus bintara. Seperti pendidikan intelijen atau reserse.
“Dan saya ingin bertanya, apakah pendidikan-pendidikan spesialis, ya dulu kan kita terkenal sekali, kalau Reserse bangga, ‘saya keluaran Megamendung’. Intelijen, ‘saya bangga keluaran dari Bandung’. Nah, saya ingin betul-betul bahwa ingin bertanya gitu, apakah pusat pendidikan (pusdik)-pusdik seperti itu masih berjalan?” tanya Adang.
Ia menilai pendidikan lanjutan yang spesifik penting untuk meningkatkan kompetensi personel di lapangan.
“Karena apa pun juga setelah dia pendidikan umum tadi bintara, kalau tidak diteruskan oleh sekolah lanjutan yang spesifik, ya terjadilah kasus-kasus yang sekarang Komisi III temukan, ya. Para pemeriksa, penyidik di lapangan yang hanya keluar dari pendidikan, mungkin masuk menjadi pemeriksa, dia tidak tahu bagaimana proses penyidikan,” imbuhnya.
