JK Nilai WFH Bikin Tak Kerja, Stafsus Wapres: Ini Langkah Jangka Pendek

kompas.com
5 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, menilai bekerja dari rumah atau work from home (WFH) membuat pegawai tidak bekerja.

Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi penjelasan bahwa kebijakan WFH merupakan langkah taktis jangka pendek pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM).

Awalnya, Jusuf Kalla merespons kebijakan WFH untuk pegawai memang punya efek ke penghematan BBM, namun ada pula efek negatifnya.

“Ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya, mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah besar sekali, apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagimana produksi. Itu mahal sekali akibatnya,” kata JK di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Anggota DPR Minta Kebijakan WFH ASN Tiap Jumat Dievaluasi Berkala

Menurut JK, langkah paling baik adalah menaikkan harga BBM agar konsumsi BBM dari masyarakat bisa berkurang.

“Kalau mau seperti dulu yang kita lakukan, tahun 2005-2006, naikan harga,” ujar JK.

Kenaikan harga BBM akan secara alamiah menekan konsumsi BBM di masyarakat.

“Kalau harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM, bisa mengurangi setengah pemakaian,” kata JK.

Respons Stafsus Wapres

Stafsus Wapres Gibran Rakabuming, Nico Harjanto, menerima masukan dari Jusuf Kalla dan menjadikannya sebagai catatan penting bagi pemerintah.

Namun, Nico menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini merupakan upaya cepat untuk mengatasi situasi aktual saat ini.

“WFH ini murni langkah taktis jangka pendek, sebuah quick relief untuk menekan konsumsi BBM harian, tanpa sedikit pun mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik,” kata Nico dalam keterangan pers tertulis, Kamis (2/4/2026).

Baca juga: WFH ASN Setiap Jumat Dinilai Butuh Pengawasan Ketat Seluruh Unit Kerja

Solusi fundamental pemerintah adalah langkah transisi energi jangka menengah dan panjang.

“Seperti mempercepat ekosistem kendaraan listrik, transisi bioenergi B50, hingga memperkuat infrastruktur dan produksi BBM domestik,” kata dia.

Pemerintah tidak ingin mengorbankan ekonomi nasional di situasi krisis.

“Krisis hari ini kita urai dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional, sembari terus membangun kedaulatan energi masa depan,” ujarnya.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Direktur Populi Center, Nico Harjanto usai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/1/2016)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Mensos: Efisiensi dan Transformasi Kerja Tak Boleh Ganggu Layanan Publik
• 13 jam lalutvrinews.com
thumb
BRI Super League: Jeda Panjang Jadi Tantangan, PSIM Siap Tantang Dewa United di Banten
• 5 jam lalubola.com
thumb
7 Fakta Gempa M 7,6 Hari Ini di Bitung Sulut, Sempat Picu Tsunami Kecil
• 11 jam laludetik.com
thumb
Diperiksa Bareskrim, Dude Harlino-Alyssa Soebandono Akui Jadi Brand Ambassador DSI Sejak 2022
• 17 jam lalutvonenews.com
thumb
Kondisi Terbaru Andrie Yunus Akhirnya Muncul Setelah Teror Penyiraman Air Keras, Panjang Umur Perjuangan!
• 10 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.